Suar Berita
News

ICW Adukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD Usai UU Perampasan Aset Disahkan

Chaterina R19 November 202616.17 WIB
ICW Adukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD Usai UU Perampasan Aset Disahkan
Foto: NasionalKompas

SUARBERITA.COM -Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset melaporkan Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Kamis (19/11/2026). Pengaduan tersebut berkaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dalam proses pembahasan hingga pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset.

Pelaporan dilakukan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, setelah DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang melalui Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027.

Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Ibrahim, hadir mewakili koalisi untuk menyerahkan pengaduan tersebut. Persoalan utama yang dipermasalahkan adalah tidak tersedianya draf RUU Perampasan Aset secara terbuka bagi masyarakat selama proses pembahasan berlangsung.

Dalam keterangannya kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Ibrahim menilai penyebarluasan rancangan undang-undang merupakan bagian dari kewajiban dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Sudah diatur oleh hukum bahwasanya dalam perumusan rancangan undang-undang itu harus disebarluaskan, tapi sampai dengan hari ini undang-undang disahkan, kami tidak juga mendapatkan dokumen itu tersedia di website milik DPR,” ujar Ibrahim.

Pengaduan tersebut dilaporkan telah diterima Sekretariat MKD dan memperoleh nomor registrasi. Langkah koalisi itu juga merupakan tindak lanjut dari somasi yang sebelumnya dilayangkan pada 16 November 2026.

Persoalan keterbukaan dokumen menjadi penting karena masyarakat membutuhkan akses terhadap naskah yang sedang dibahas untuk mengetahui substansi aturan sekaligus memberikan masukan. Tanpa akses terhadap dokumen, ruang partisipasi publik dinilai tidak cukup hanya diukur melalui jumlah pertemuan atau undangan konsultasi.

ICW sebelumnya juga menyampaikan kritik melalui akun resmi X Indonesia Corruption Watch. Dalam unggahan bertanggal 19 November 2026, organisasi tersebut membagikan dokumen berjudul Catatan Kritis ICW atas RUU Perampasan Aset yang memuat sejumlah keberatan Koalisi Masyarakat Sipil.

Terdapat tiga persoalan yang disoroti, yakni aset pejabat dengan kekayaan tidak wajar yang dinilai tidak dapat dirampas, hasil kejahatan korupsi dan kejahatan ekonomi masa lalu yang dinilai tidak dapat dijangkau, serta rencana pemusatan badan pengelola aset di bawah Presiden.

ICW juga menuliskan kritik, “Rezim ini anti partisipasi!” sebagai respons terhadap proses pembahasan regulasi tersebut.

Di sisi lain, DPR menyampaikan bahwa pembahasan RUU telah melalui 87 kegiatan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum bersama sebagai pemangku kepentingan. Ketua Komisi III Habiburokhman juga menyebut panitia kerja telah membahas 397 daftar inventarisasi masalah.

Perbedaan pandangan mengenai keterbukaan dan partisipasi publik inilah yang kini menjadi bagian dari pengaduan etik di MKD. Meski demikian, laporan terhadap Puan Maharani dan Habiburokhman masih berupa dugaan pelanggaran kode etik dan belum merupakan keputusan bahwa keduanya terbukti melanggar aturan.

Koalisi Advokasi Perampasan Aset berharap MKD menindaklanjuti pengaduan tersebut dan memeriksa persoalan yang mereka ajukan sesuai mekanisme yang berlaku.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
ICW Adukan Puan Maharani dan Habiburokhman ke MKD Usai UU Perampasan Aset Disahkan
Penulis
Chaterina R
Sumber
https://suarberita.com/article/icw-adukan-puan-maharani-dan-habiburokhman-ke-mkd-usai-uu-perampasan-aset-disahkan

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!