SUARBERITA.COM - Kabar mengejutkan datang dari parlemen setelah politisi senior Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid memutuskan mundur dari jabatan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat pada hari Selasa sepuluh November tahun ini.
Pernyataan mengenai berhentinya legislator kawakan tersebut disampaikan secara langsung oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Melalui unggahan pada akun Instagram pribadinya pada Selasa malam, Muzani mengonfirmasi bahwa jajaran pimpinan dewan telah menerima dokumen penanggalan jabatan dari yang bersangkutan.
“Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI,” demikian keterangan resmi yang diungkapkan oleh Ahmad Muzani dalam pernyataan tertulisnya. Selasa (10/11/2026).
Muzani menjelaskan bahwasanya pihak pimpinan dewan tidak akan melompati alur administrasi yang berlaku di parlemen. Proses penanganan berkas pemberhentian tersebut bakal terus berjalan mengikuti tata tertib serta norma hukum di lingkungan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Seluruh jajaran institusi dipastikan bertindak profesional sesuai regulasi kelembagaan.
Di samping menyampaikan pengumuman formal, ketua dewan turut melontarkan apresiasi mendalam atas pengabdian panjang politisi Fraksi PKS tersebut. Muzani menilai kiprah mantan Ketua MPR tersebut memberikan kontribusi substansial bagi perjalanan demokrasi serta dinamika kelembagaan negara selama kurun waktu pengabdiannya.
“Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia," tutur Ahmad Muzani saat menyampaikan doa serta harapan terbaik.
Hingga berita ini ditayangkan kepada publik, Hidayat Nur Wahid belum memberikan komentar resmi maupun membalas pesan konfirmasi wartawan terkait alasan mendasar pengunduran dirinya. Keputusan mendadak ini menyita perhatian publik mengingat peran strategis yang diemban oleh beliau selama memimpin MPR RI.
Pengunduran diri tokoh senior dari partai berbasis Islam ini diprediksi bakal membawa dinamika baru dalam susunan pimpinan dewan. Fraksi PKS diperkirakan akan segera menunjuk pengganti guna mengisi kekosongan kursi Wakil Ketua MPR RI. Langkah pengisian posisi tersebut akan berpedoman pada mekanisme tata tertib internal yang berlaku secara sah di parlemen.
Proses pergantian pimpinan dipastikan bakal berlangsung secara tertib demi menjaga kelancaran seluruh fungsi serta tugas konstitusional Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dalam mengawal agenda kebangsaan.
Proses administrasi atas permohonan pengunduran diri tersebut selanjutnya bakal terus berjalan sesuai dengan ketentuan serta aturan resmi lembaga MPR RI.

