SUARBERITA.COM -Partai Golkar mengambil langkah hukum terhadap Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra setelah muncul pernyataan yang mengaitkan Ketua Umum Golkar Bahli Lahadalia dengan dugaan kasus penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (BakumHAM) DPP Partai Golkar, keduanya diberikan somasi terbuka dengan tenggat waktu 3 x 24 jam.
Pernyataan tersebut disampaikan Koordinator Tim BakumHAM DPP Partai Golkar, Muhammad Sattu Pali, dalam konferensi pers di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (10/11/2026).
Sattu menjelaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan pengurus BakumHAM dengan Bahlil sehari sebelumnya. Dalam pertemuan itu, Bahlil meminta persoalan sejumlah konten yang beredar dan mengaitkan dirinya dengan perkara penyadapan ditindaklanjuti melalui langkah hukum.
“Kami pengurus pusat Badan Advokasi Hukum dan HAM Partai Golkar kemarin siang dipanggil oleh Ketua Umum Bapak Bahlil Lahadalia untuk mendiskusikan konten-konten yang dibuat oleh Saudara Muhammad Said Didu dan Saudara Sri Radjasa Chandra,” kata Sattu dalam konferensi pers tersebut.
Menurut Sattu, Bahlil juga telah memberikan kuasa kepada pengurus pusat BakumHAM untuk menangani persoalan tersebut. Dengan demikian, somasi yang disampaikan bukan sekadar respons pernyataan kader, melainkan langkah yang dilakukan oleh tim hukum partai berdasarkan kuasa dari ketua umumnya.
Persoalan yang dipermasalahkan Golkar berkaitan dengan sejumlah narasi yang beredar melalui konten video dan pembicaraan di ruang publik. Di antaranya, pernyataan yang menghubungkan Bahlil dengan dugaan penyadapan Presiden Prabowo, termasuk narasi mengenai pertemuan dengan sejumlah jenderal sekitar tiga jam sebelum mereka ditangkap aparat penegak hukum.
Juru Bicara Tim Hukum BakumHAM Golkar, Derek Loupatty, menilai pernyataan tersebut telah membentuk persepsi yang merugikan nama baik Bahlil.
“Pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra seolah-olah menggiring opini untuk menyudutkan, menuduh, dan menyerang kehormatan klien kami, baik secara langsung maupun tidak langsung, tanpa didukung fakta maupun bukti apa pun,” ujar Derek dalam konferensi pers yang sama.
Golkar menilai persoalan ini perlu ditanggapi karena menyangkut kehormatan ketua umum sekaligus institusi partai. Namun, somasi menjadi tahapan awal yang dipilih sebelum membawa persoalan tersebut ke proses pelaporan pidana.
Dalam surat somasi terbuka bernomor 01/SOM/PP-BAKUMHAM/2026, Golkar meminta Said Didu dan Sri Radjasa mencabut pernyataan yang dipersoalkan, menurunkan konten terkait, serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka. Permintaan tersebut juga ditujukan kepada pihak-pihak yang ikut menyebarluaskan konten bersangkutan.
Batas yang diberikan adalah tiga kali 24 jam sejak somasi disampaikan. Apabila tidak dipenuhi, tim hukum Golkar menyatakan akan mempertimbangkan langkah hukum berikutnya, termasuk membuat laporan kepada kepolisian.
Derek menjelaskan, pelaporan polisi sebenarnya sempat menjadi rencana awal tim hukum. Akan tetapi, setelah berkoordinasi dengan Bahlil selaku pemberi kuasa, pihaknya memutuskan memberikan kesempatan kepada kedua pihak untuk merespons somasi terlebih dahulu.
Langkah Golkar ini sekaligus membuka babak baru dalam polemik dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah nama pejabat dan tokoh politik. Meski demikian, tuduhan mengenai keterlibatan Bahlil dalam perkara tersebut tidak dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti hanya berdasarkan pernyataan yang beredar.
Sampai konferensi pers berlangsung pada Selasa (10/11/2026), keterangan yang disampaikan BakumHAM merupakan sikap dan keberatan dari pihak Golkar. Tanggapan Said Didu maupun Sri Radjasa atas somasi tersebut masih perlu ditunggu.

