Suar Berita
News

Gibran Mundur, Partai Politik Mulai Bicara soal Pengganti Wapres, Siapa yang Punya Suara?

M Rayhan Wildani K13 November 202612.00 WIB
Gibran Mundur, Partai Politik Mulai Bicara soal Pengganti Wapres, Siapa yang Punya Suara?

SUARBERITA.COM - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden mulai membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Setelah surat pengunduran dirinya diserahkan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis (12/11/2026), perhatian kini beralih pada proses penentuan sosok yang akan mengisi kursi Wakil Presiden.

Sejumlah partai politik di parlemen mulai menyampaikan sikap mengenai keputusan Gibran sekaligus proses pergantian jabatan tersebut. Namun, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana partai-partai akan mengambil peran dalam menentukan calon pengganti, mengingat kewenangan pengajuan nama berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, menyatakan partainya akan mengikuti keputusan koalisi pemerintahan yang dipimpin Prabowo. Menurutnya, keputusan mengenai dua nama calon Wakil Presiden akan diterima apabila telah dibahas dan disepakati secara kolektif oleh koalisi.

"PAN mengikuti keputusan koalisi partai pemerintah. Apapun yang diputuskan secara kolektif kolegial, di bawah komando pemimpin koalisi, Pak Presiden Prabowo Subianto, PAN menerima dan setuju," kata Viva Yoga kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).

Meski menyerahkan keputusan kepada Prabowo, PAN juga menyampaikan sejumlah harapan terhadap sosok yang nantinya mengisi posisi Wakil Presiden. Viva Yoga berharap calon pengganti Gibran memiliki visi yang sejalan dengan Presiden, berpengalaman dalam pemerintahan, serta mampu membantu pelaksanaan program-program pemerintah.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa PAN tidak secara langsung mendorong nama tertentu, tetapi memberikan sejumlah kriteria yang diharapkan menjadi pertimbangan dalam proses penentuan calon.

Sementara itu, Partai Golkar melalui Ketua Fraksi Golkar di MPR, Melchias Markus Mekeng, menyatakan tidak akan mengusulkan nama calon pengganti Gibran. Golkar memilih menyerahkan kewenangan pengajuan dua kandidat kepada Presiden sesuai mekanisme konstitusi.

Mekeng juga menilai pengunduran diri Gibran sebagai sikap kenegarawanan yang patut dihormati. Namun, ia mengingatkan pergantian kepemimpinan tidak boleh hanya menjadi rotasi kekuasaan di kalangan elite politik.

Menurutnya, perubahan tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak mengabaikan kepentingan bangsa.

Dari Partai Gerindra, juru bicara Sugiat Santoso menyebut keputusan Gibran mundur sebagai bentuk kedewasaan dalam berdemokrasi. Gerindra juga meminta agar proses transisi konstitusional berjalan lancar sehingga dinamika politik tidak mengganggu penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melalui Muhammad Khozin berharap pengunduran diri Gibran menjadi momentum untuk mengakhiri polemik yang selama ini berkembang, terutama mengenai persoalan ijazah dan persyaratan pencalonan Wakil Presiden.

Berbeda dalam penekanannya, Ketua Fraksi PAN di MPR, Sarifuddin Sudding, sebelumnya menilai keputusan mundur secara sukarela lebih elegan dibandingkan pemberhentian melalui mekanisme pemakzulan. Ia juga berharap pergantian Wakil Presiden dapat menjawab keresahan publik mengenai persoalan legitimasi jabatan.

Di sisi lain, dinamika penentuan pengganti Gibran tidak sepenuhnya menjadi kewenangan partai politik. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyampaikan bahwa Presiden memiliki kewenangan mengajukan dua nama calon kepada MPR. Presiden juga dapat berkonsultasi dengan partai-partai koalisi sebelum menentukan kandidat yang akan diajukan.

Hal tersebut membuka ruang komunikasi politik antara Presiden dan partai-partai pendukung pemerintah. Meski demikian, keputusan akhir tidak ditentukan melalui kesepakatan koalisi semata.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945, MPR memiliki kewenangan memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. MPR harus menyelenggarakan sidang pemilihan paling lambat 60 hari sejak kekosongan tersebut terjadi.

MPR sendiri dijadwalkan menggelar rapat gabungan pimpinan fraksi dan kelompok DPD pada Jumat (13/11/2026) pukul 14.00 WIB. Rapat tersebut akan membahas jadwal sidang paripurna, permintaan dua nama calon kepada Presiden, serta pembentukan tim verifikasi berkas kandidat.

Dengan demikian, perhatian politik kini tidak hanya tertuju pada siapa sosok yang akan menggantikan Gibran, tetapi juga bagaimana komunikasi antara Presiden dan partai-partai koalisi berlangsung sebelum dua nama diserahkan kepada MPR.

Sikap PAN yang mengikuti keputusan koalisi, Golkar yang menyerahkan pengajuan nama kepada Presiden, serta respons partai lainnya memperlihatkan bahwa proses pergantian Wakil Presiden mulai memasuki pembahasan politik yang lebih konkret.

Namun, hingga Jumat pagi, belum ada dua nama calon pengganti Gibran yang secara resmi diajukan Presiden kepada MPR. Proses selanjutnya akan menentukan bagaimana mekanisme konstitusional tersebut dijalankan hingga terpilih Wakil Presiden yang baru.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
Gibran Mundur, Partai Politik Mulai Bicara soal Pengganti Wapres, Siapa yang Punya Suara?
Penulis
M Rayhan Wildani K
Sumber
https://suarberita.com/article/gibran-mundur-partai-politik-mulai-bicara-soal-pengganti-wapres-siapa-yang-punya-suara

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!