SUARBERITA.COM - Pemerintah menetapkan perubahan batas kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang kini mencakup kelompok dengan pendapatan lebih tinggi dibanding aturan sebelumnya. Dalam skema terbaru tersebut, masyarakat dengan peghasilan di bawah Rp8 juta per bulan kini masih dapat masuk kategori berpenghasilan rendah dalam konteks akses program perumahan.

Kebijakan ini disampaikan usai penandatanganan dukungan percepatan Program Pembangunan 3 Juta Rumah. Penyesuaian dilakukan melalui aturan terbaru di sektor perumahan yang mempertimbangkan perubahan kondisi ekonomi dan meningkatnya biaya untuk memiliki hunian, dilansir dari suaracom, (23/06/2026).

Dalam praktiknya, batas penghasilan tidak disamaratakan untuk seluruh wilayah. Pemerintah membagi wilayah ke beberapa zona. Untuk sebagian besar daerah, batas MBR ditetapkan hingga Rp8,5 juta bagi individu dalam Rp10 juta bagi keluarga. Sementara untuk kawasan Jabodetabek, batasnya lebih tinggi, yakni sampai Rp12 juta untuk individu dan Rp14 juta bagi pasangan suami istri.

Perubahan ini menunjukkan adanya penyesuaian terhadap realitas ekonomi saat ini. Kenaikan harga tanah, biaya pembangunan rumah, serta tekanan biaya hidup di kota besar membuat banyak pekerja yang secara pendapatan terlihat menengah, tetapi masih mengalami kesulitan membeli rumah.

Di sisi lain, kebijakan tersebut juga memunculkan perdebatan. Sebagian pihak menilai perluasan kategori MBR berpotensi membuat persaingan mendapatkan rumah subsidi menjadi lebih ketat, terutama bagi kelompok berpenghasilan yang lebih rendah. Pemerintah sendiri menilai langkah ini diperlukan agar program bentuan perumahan tetap relevan dengan kondisi masyarakat saat ini.