Suar Berita
News

Foto Gibran Dibalik Usai Mundur, Etika Menghormati Mantan Wakil Presiden Dipertanyakan

M Rayhan Wildani K13 November 202616.20 WIB
Foto Gibran Dibalik Usai Mundur, Etika Menghormati Mantan Wakil Presiden Dipertanyakan

SUARBERITA.COM - Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden tidak hanya memunculkan pembicaraan mengenai siapa sosok penggantinya. Peristiwa tersebut juga memunculkan respons di sejumlah daerah, termasuk aksi penurunan foto Gibran yang kemudian menjadi perhatian publik.

Salah satu rekaman yang beredar memperlihatkan foto Gibran diturunkan dari dinding ruang Badan Anggaran DPRD Jawa Barat. Setelah dilepas, bingkai foto tersebut dibalik posisinya. Aksi itu dilakukan oleh perwakilan Aliansi Masyarakat Sipil Jawa Barat setelah menyampaikan aspirasi kepada pimpinan DPRD Jabar pada Kamis (12/11/2026).

Pimpinan DPRD Jabar menyebut tindakan tersebut merupakan sikap pihak yang datang menyampaikan aspirasi, bukan keputusan resmi kelembagaan. Meski demikian, peristiwa itu menyisakan pertanyaan yang lebih luas: apakah berakhirnya masa jabatan seseorang juga berarti penghormatan terhadap jabatan yang pernah diembannya ikut berakhir?

Dalam sistem demokrasi, pergantian pejabat merupakan hal yang biasa. Seseorang bisa terpilih, menjalankan tugas selama periode tertentu, kemudian mengakhiri masa jabatannya karena berbagai alasan. Namun, berakhirnya jabatan tidak serta-merta menghapus fakta bahwa orang tersebut pernah menjadi bagian dari sejarah pemerintahan.

Gibran, terlepas dari berbagai polemik yang menyertai perjalanan politiknya, pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Ia pernah berada dalam struktur tertinggi pemerintahan bersama Presiden Prabowo Subianto. Keputusan untuk mengundurkan diri memang mengakhiri perannya dalam jabatan tersebut, tetapi tidak mengubah catatan sejarah bahwa ia pernah mendudukinya.

Karena itu, ada perbedaan antara menurunkan foto pejabat karena pergantian jabatan dengan memperlakukan foto tersebut secara tidak pantas. Mengganti foto di ruang kantor pemerintahan dapat dipahami sebagai penyesuaian administrasi setelah terjadi perubahan pejabat. Namun, membalikkan foto atau memperlakukannya seolah-olah sosok yang tergambar tidak pernah memiliki kedudukan negara dapat dibaca sebagai ekspresi penolakan yang melampaui urusan administratif.

Kritik terhadap seorang pejabat tentu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan ketidakpuasan, mempertanyakan kebijakan, bahkan menolak sikap politik seorang pejabat. Tidak ada jabatan publik yang membuat seseorang kebal dari kritik.

Namun, kritik seharusnya tetap memiliki batas yang membedakan penilaian terhadap kinerja seseorang dengan penghormatan terhadap institusi negara. Jabatan Wakil Presiden bukan sekadar atribut personal yang melekat pada seseorang. Jabatan tersebut merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang harus dihormati, siapa pun yang sedang mendudukinya.

Hal serupa juga terlihat dari respons Pemerintah Provinsi Banten. Sekretaris Daerah Banten Deden Apriandhi Hartawan menyatakan foto Gibran dapat diturunkan setelah pengunduran dirinya, tetapi menekankan agar proses tersebut dilakukan secara layak dan tidak memperlakukan foto dengan buruk. Pernyataan itu menunjukkan bahwa pergantian atribut pemerintahan tetap dapat dilakukan tanpa menghilangkan etika.

Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang apakah Gibran masih layak mendapatkan tempat dalam foto resmi di kantor pemerintahan. Persoalannya adalah bagaimana sebuah lembaga dan masyarakat menunjukkan sikap ketika terjadi pergantian kekuasaan.

Demokrasi bukan hanya diuji ketika seseorang dipilih atau ketika kekuasaan diperebutkan. Demokrasi juga diuji ketika seseorang meninggalkan jabatannya, terutama ketika kepergiannya diiringi kontroversi dan ketidakpuasan publik.

Gibran boleh tidak lagi menjabat sebagai Wakil Presiden. Foto resminya boleh diganti sesuai ketentuan dan kebutuhan administrasi. Namun, ia tetap merupakan mantan Wakil Presiden yang pernah menjalankan mandat konstitusional. Menghormati catatan tersebut bukan berarti membenarkan seluruh tindakannya, apalagi mengharuskan masyarakat berhenti mengkritiknya.

Sebab, kritik yang disampaikan dengan tetap menjaga etika justru menunjukkan kedewasaan berdemokrasi. Sebaliknya, ketika perbedaan politik membuat seseorang seolah-olah tidak lagi pantas dihormati sebagai bagian dari sejarah negara, yang dipertaruhkan bukan hanya nama seorang mantan pejabat, melainkan juga cara kita memandang institusi dan kehidupan bernegara.

Informasi Hak Cipta

Artikel ini diterbitkan oleh SuarBerita.com pada . Seluruh konten dilindungi oleh hak cipta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Judul
Foto Gibran Dibalik Usai Mundur, Etika Menghormati Mantan Wakil Presiden Dipertanyakan
Penulis
M Rayhan Wildani K
Sumber
https://suarberita.com/article/foto-gibran-dibalik-usai-mundur-etika-menghormati-mantan-wakil-presiden-dipertanyakan

Penggunaan kembali artikel, foto, atau materi visual wajib memperhatikan hak cipta, ketentuan lisensi, dan pencantuman sumber sesuai izin yang berlaku.

© 2026 SuarBerita. Kebijakan Hak Cipta

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!