SUARBERITA.COM - Di ujung barat Pulau Jawa, Taman Nasional Ujung Kulon menjadi rumah bagi salah satu satwa paling langka di dunia, badak jawa. Kawasan yang menyimpan kekayaan ekosistem hutan dan pesisir itu kini ikut menjadi perhatian setelah sebagian wilayah perairan di sekitarnya masuk dalam peta Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Penetapan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai masa depan kawasan konservasi Ujung Kulon. Di satu sisi, pemerintah melihat adanya potensi sumber daya mineral di sebagian perairan Banten. Di sisi lain, kawasan ini memiliki nilai ekologis yang tidak hanya penting bagi Indonesia, tetapi juga dunia.
Isu tersebut mencuat setelah terbitnya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten. Dalam keputusan itu, sebagian wilayah perairan laut di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam kategori WUP.
Namun, Kementerian ESDM menegaskan bahwa penetapan tersebut tidak mencakup kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia menyatakan, hingga saat ini belum ada izin pertambangan yang diterbitkan, baik di dalam kawasan taman nasional maupun di perairan sekitarnya.
Menurut ESDM, penetapan WUP merupakan bagian dari perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional. Status tersebut bukan izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan.
Jejak Penetapan Sejak 2013
Penetapan wilayah perairan di sekitar Ujung Kulon sebagai WUP ternyata bukan kebijakan yang baru muncul pada 2026. ESDM menjelaskan, prosesnya berawal dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013 yang mencakup wilayah pertambangan, termasuk perairan laut provinsi tersebut.
Usulan itu sempat dikecualikan melalui Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014. Namun, pemerintah daerah kembali mengajukan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten pada 16 November 2015.
Usulan tersebut kemudian masuk dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali. Penetapannya kembali dimuat dalam Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Sementara itu, Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 disebut mengulang penetapan sebelumnya sekaligus memperbaiki sebagian ketentuan berdasarkan usulan pemerintah daerah.
ESDM menyebut sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa berdasarkan data dan informasi geologi. Namun, keterangan kementerian tidak secara spesifik menyebut adanya cadangan emas yang telah terbukti dan siap ditambang.
Perbedaan ini penting. Penetapan wilayah pertambangan tidak sama dengan penemuan cadangan yang layak dieksploitasi, apalagi penerbitan izin untuk memulai kegiatan tambang.
Habitat Terakhir Badak Jawa
Persoalan menjadi sensitif karena Ujung Kulon bukan sekadar kawasan hutan lindung atau destinasi wisata alam. Taman nasional ini merupakan habitat alami terakhir badak jawa (Rhinoceros sondaicus) yang masih bertahan di alam liar.
UNESCO mencatat Ujung Kulon sebagai kawasan penting bagi kelangsungan hidup spesies tersebut. Badak jawa berstatus sangat terancam punah atau Critically Endangered, dengan habitat yang sangat terbatas dan hanya diketahui bertahan di kawasan ini.
Karena itu, perlindungan Ujung Kulon tidak bisa dilepaskan dari upaya menjaga ekosistem yang menopang kehidupan badak jawa. Kelestarian kawasan bukan hanya menyangkut keberadaan satu jenis satwa, melainkan juga hutan, pesisir, perairan, serta keseimbangan lingkungan di sekitarnya.
Dalam konteks tersebut, setiap rencana pemanfaatan sumber daya alam di sekitar kawasan konservasi perlu memperhitungkan potensi dampak ekologisnya. Aktivitas di wilayah laut, misalnya, perlu dilihat dari kemungkinan pengaruhnya terhadap kualitas perairan dan ekosistem pesisir.
Meski demikian, penetapan WUP saat ini belum membuktikan adanya kegiatan pertambangan ataupun dampak langsung terhadap habitat badak jawa. Risiko tersebut perlu dinilai berdasarkan lokasi, jenis kegiatan, kajian lingkungan, dan proses perizinan apabila suatu saat ada rencana eksploitasi.
Antara Potensi Ekonomi dan Perlindungan Alam
Kementerian ESDM menyatakan bahwa setiap proses penerbitan izin usaha pertambangan harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratannya mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), serta persetujuan lingkungan.
Namun, keberadaan persyaratan administratif saja belum cukup untuk menghilangkan pertanyaan publik. Transparansi mengenai batas wilayah WUP, dasar kajian geologi, serta potensi dampaknya terhadap kawasan konservasi menjadi hal penting untuk dijelaskan.
Pemerintah juga perlu memastikan bahwa status wilayah pertambangan tidak menimbulkan tafsir seolah-olah kegiatan eksploitasi dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan fungsi ekologis kawasan di sekitarnya.
Pada akhirnya, persoalan Ujung Kulon bukan semata-mata tentang ada atau tidaknya potensi mineral di perairan Banten. Persoalan yang lebih besar adalah bagaimana negara mengelola sumber daya alam tanpa mengabaikan tanggung jawab melindungi kekayaan hayati yang tidak tergantikan.
Emas mungkin memiliki nilai ekonomi yang dapat dihitung. Namun, hilangnya habitat terakhir badak jawa akan membawa konsekuensi ekologis yang jauh lebih sulit dipulihkan. Di tengah penetapan WUP tersebut, publik kini menunggu sejauh mana komitmen perlindungan kawasan konservasi benar-benar dijalankan.

