SUARBERITA.COM - emonstrasi memperingati Hari Pahlawan di Yogyakarta, Selasa (10/11/2026), tidak selesai ketika malam tiba. Setelah dialog dengan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada sore hari, situasi berubah menjadi kericuhan di kawasan DPRD DIY. Berdasarkan pantauan lapangan tim redaksi, aktivitas massa bahkan belum sepenuhnya berakhir hingga sekitar pukul 02.00 WIB, Rabu (11/11/2026). Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto baru hadir meninjau penanganan aksi sekitar pukul 01.30 WIB.
Sebelum situasi memanas, Aliansi Jogja Memanggil menyampaikan lima tuntutan, mulai dari pencabutan aturan Jaga Warga dan pembatasan demonstrasi di kawasan Sumbu Filosofi, penetapan upah buruh sesuai kebutuhan hidup layak, penyelesaian persoalan Stadion Mandala Krida, hingga penghentian dugaan kriminalisasi terhadap masyarakat, mahasiswa, dan pengemudi ojek online.
Saat menemui massa di gerbang Kompleks Kepatihan, Selasa sore, Sultan menyatakan akan mempertimbangkan kembali aturan Jaga Warga dan pembatasan aksi. "Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau," ujar Sultan di hadapan demonstran. Namun, perwakilan Aliansi Jogja Memanggil menilai jawaban pemerintah belum memberikan kepastian langkah penyelesaian tuntutan.
Ketegangan meningkat sekitar pukul 20.07 WIB. Menurut keterangan resmi Polda DIY, sekelompok sekitar 100 orang melakukan penyerangan ke Gedung DPRD DIY menggunakan petasan, bom molotov, dan batu. Sebanyak 94 orang kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Polisi menyatakan situasi kondusif pada pukul 23.30 WIB, meskipun pantauan lapangan menunjukkan aktivitas massa belum sepenuhnya berakhir hingga dini hari.
Sekitar pukul 01.30 WIB, Kapolri Suyudi Ario Seto tiba di Gedung DPRD DIY untuk meninjau penanganan demonstrasi. Dalam keterangannya kepada wartawan di lokasi pada Rabu (11/11/2026) dini hari, Suyudi mengatakan, "Kita akan mengungkap pelaku yang secara sengaja membawa barang-barang yang berbahaya seperti molotov, sajam, dan sebagainya."
Ia juga menyampaikan, "Kita akan melihat apakah demonstrasi ini memang murni untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Karena toleransi kita, Polri sampai jam 18.00. Ini sudah jam 01.00 malam."
Pernyataan tersebut membuka persoalan penting mengenai batas antara pengamanan dan perlindungan hak demokratis. Penindakan terhadap pelaku kekerasan memang diperlukan, tetapi pemeriksaan 94 orang harus didasarkan pada bukti dan peran masing-masing. Kehadiran aparat juga harus disertai keterbukaan mengenai tindakan pengamanan yang dilakukan.
Jogja tidak membutuhkan ketertiban yang dibangun dengan membungkam kritik. Pemerintah harus menjawab tuntutan masyarakat, sementara aparat wajib memastikan bahwa penegakan hukum tidak berubah menjadi pembatasan terhadap hak warga untuk bersuara.

