SUARBERITA.COM -Wakil Ketua Komisi III DPR RI Dede Indra Permana Soediro merespons pengaduan Indonesia Corruption Watch (ICW) terhadap Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Dede menegaskan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah melalui proses kelembagaan yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Dede mengatakan DPR menghormati kritik yang disampaikan ICW maupun organisasi masyarakat sipil lainnya. Namun, ia menilai pembahasan regulasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari tahapan legislasi yang melibatkan DPR bersama pemerintah.
“Kami menghormati setiap kritik dan masukan dari ICW maupun organisasi masyarakat sipil. Perlu dipahami bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset melibatkan DPR dan pemerintah dengan berbagai tahapan serta ruang partisipasi publik,” ujar Dede kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).
Menurut Dede, pimpinan DPR telah memberikan perhatian terhadap pembahasan regulasi tersebut sejak awal. Ia juga menyampaikan bahwa Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad terus memantau perkembangan pembahasan di Komisi III.
Dede menjelaskan, proses legislasi berjalan melalui perangkat dan mekanisme internal DPR sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Karena itu, ia memandang tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset merupakan bagian dari proses kelembagaan yang harus dilihat secara menyeluruh.
Untuk memperkuat keterangannya, Dede memaparkan sejumlah kegiatan yang telah dilakukan selama proses pembahasan. Komisi III bersama Badan Keahlian DPR disebut telah menyelenggarakan sedikitnya 87 rapat dengar pendapat dan forum pembahasan umum.
Kegiatan tersebut juga disertai kunjungan ke 15 provinsi serta penyerapan aspirasi di 46 daerah pemilihan. Selain itu, sepanjang 2026 DPR menerima 19 permintaan dan masukan tertulis yang secara khusus berkaitan dengan RUU Perampasan Aset.
Masukan yang diterima, menurut Dede, tidak seluruhnya berupa dukungan. Terdapat pula usulan penyempurnaan hingga keberatan terhadap sejumlah substansi rancangan regulasi tersebut.
Ia menyatakan komunikasi dengan masyarakat tetap berlangsung, termasuk ketika anggota DPR menjalani masa reses. Dede juga mendorong masyarakat untuk mengawasi proses legislasi melalui saluran informasi resmi DPR, termasuk situs perlemen, TVR Parlemen, dan kanal YouTube DPR RI.
Pernyataan Dede muncul setelah ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset mendatangi MKD pada Kamis (19/11/2026). Mereka mengadukan Puan Maharani dan Habiburokhman atas dugaan pelanggaran etik dalam proses pembentukan undang-undang.
Persoalan yang disoroti koalisi bukan semata-mata jumlah pertemuan atau forum konsultasi yang telah diselenggarakan. Mereka mempersoalkan penyebarluasan dokumen rancangan undang-undang yang dinilai belum dapat diakses secara memadai oleh masyarakat selama proses pembahasan berlangsung.
ICW juga menyampaikan bahwa pihaknya belum pernah diundang untuk terlibat dalam perumusan RUU tersebut. Kondisi itu dinilai bertentangan dengan semangat partisipasi publik yang seharusnya menjadi bagian penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.
Sebelumnya, Koalisi Advokasi Perampasan Aset telah melayangkan somasi kepada pimpinan DPR pada 16 November 2026. Koalisi meminta DPR mempublikasikan naskah RUU terbaru, naskah akademik, daftar inventaris masalah (DIM), serta jadwal pembahasan agar masyarakat memiliki kesempatan mempelajari dan memberikan masukan.
Di sisi lain, DPR telah menyetujui RUU Perampasan Aset untuk dibawa ke pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna pada 19 November 2026. Dengan demikian, perdebatan mengenai keterbukaan proses legislasi kini menjadi persoalan yang tidak kalah penting dari substansi undang-undang yang telah disahkan.
Perbedaan pandangan antara DPR dan ICW memperlihatkan bahwa partisipasi publik tidak hanya berkaitan dengan terselenggaranya rapat atau tersedianya saluran penyampaian aspirasi. Akses terhadap dokumen, kesempatan memberikan masukan, serta keterlibatan masyarakat dalam tahapan pembahasan juga menjadi bagian penting untuk mengukur keterbukaan sebuah proses legislasi.

