SUARBERITA.COM - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad akhirnya merespons ramainya dukungan yang mengusulkan dirinya menjadi Wakil Presiden (Wapres) pengganti Gibran Rakabuming Raka. Namun, Dasco meminta seluruh pihak menghormati kewenangan Presiden Prabowo Subianto dalam menentukan dua nama calon yang akan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Pernyataan tersebut disampaikan Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Dia menegaskan bahwa mekanisme pengisian jabatan Wapres yang kosong telah diatur dalam undang-undang sehingga prosesnya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
"Mengenai dukungan terhadap masalah wapres, saya sampaikan bahwa, marilah kita sama-sama menghormati hak yang diberikan kepada presiden melalui undang-undang bahwa, calon yang diusulkan itu adalah calon yang akan diserahkan oleh presiden kepada MPR. Nah, oleh karena itu mari kita hormati hak itu, karena sudah diatur," kata Dasco.
Pernyataan tersebut muncul di tengah meningkatnya dukungan terhadap Ketua Harian Partai Gerindra itu. Sejumlah pengurus daerah Gerindra sebelumnya secara terbuka menyampaikan usulan agar Dasco mengisi posisi Wapres untuk mendampingi Prabowo hingga akhir masa jabatan 2029.
Juru Bicara Partai Gerindra Sugiat Santoso bahkan menyebut hampir seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) hingga Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra telah menyampaikan dukungan kepada Dasco. Menurut Sugiat, aspirasi tersebut disampaikan atas inisiatif pengurus daerah tanpa adanya arahan dari partai.
Dukungan juga datang dari luar internal Gerindra. Partai Keadilan Sejahtera (PKS), misalnya, melalui juru bicaranya Pipin Sopian menyampaikan dukungan terhadap Dasco. Sejumlah pengurus daerah Gerindra, termasuk DPD Gerindra DKI Jakarta dan Papua Tengah, juga telah menyampaikan sikap serupa.
Di tengah dukungan tersebut, Dasco turut menyebut dua nama elite Gerindra lainnya, yakni Menteri Luar Negeri Sugiono dan Ketua MPR Ahmad Muzani. Keduanya disebut sebagai kader terbaik partai.
Penyebutan dua nama itu menambah perhatian terhadap dinamika internal Gerindra dalam pembicaraan mengenai pengganti Gibran. Sebab, selain Dasco, Sugiono dan Muzani sebelumnya juga masuk dalam daftar nama yang diperbincangkan dalam bursa calon Wapres.
Meski demikian, Dasco tidak menyatakan bahwa dirinya maupun dua kader lainnya telah ditetapkan sebagai calon. Dia justru kembali menekankan bahwa keputusan mengenai nama yang akan diajukan merupakan kewenangan Presiden.
Mekanisme Penggantian Wapres Diatur UUD 1945
Secara konstitusional, pengisian jabatan Wapres yang kosong diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
Pemilihan dilakukan terhadap dua calon yang diusulkan oleh Presiden. Dengan demikian, dukungan partai politik maupun aspirasi masyarakat terhadap nama tertentu tidak serta-merta menjadikan seseorang sebagai calon resmi dalam mekanisme tersebut.
Ketentuan lebih lanjut tercantum dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Dalam aturan itu, Presiden harus menyampaikan dua nama calon Wapres beserta kelengkapan persyaratannya kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna.
Selanjutnya, MPR memilih satu di antara dua nama yang diajukan Presiden melalui sidang paripurna. Artinya, terdapat tahapan dan kewenangan berbeda antara proses pengusulan oleh Presiden dan pemilihan oleh MPR.
Ramainya dukungan terhadap Dasco, Sugiono, maupun Muzani pada akhirnya masih berada dalam ranah aspirasi politik. Sementara keputusan mengenai dua nama yang akan diajukan tetap berada di tangan Prabowo sesuai mekanisme konstitusi.
Perkembangan ini membuat perhatian publik tidak hanya tertuju pada siapa sosok yang akan mengisi kursi Wapres, tetapi juga pada langkah Presiden dalam menentukan calon yang akan dibawa ke MPR.

