SUARBERITA.COM - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan permintaan maaf kepada Singapura dan Malaysia atas dampak kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) Indonesia yang melintasi batas negara. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).
Di hadapan para pemimpin negara Asia Tenggara, Prabowo menyatakan pemerintah Indonesia telah berupaya maksimal menangani kebakaran yang berlangsung hampir empat bulan. Namun, ia mengakui dampaknya turut dirasakan masyarakat di negara tetangga.
Permintaan maaf itu disampaikan di tengah upaya pemerintah menunjukkan langkah penanganan dan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam kebakaran.
“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. Sebanyak 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. Sebelas perusahaan telah didakwa, sementara 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa,” kata Prabowo, sebagaimana dikutip dalam keterangan resmi Sekretariat Presiden.
Prabowo juga menyebut secara keseluruhan terdapat 104 perusahaan yang sedang diselidiki kepolisian. Angka tersebut menunjukkan besarnya perhatian pemerintah terhadap dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla. Meski demikian, status penyelidikan tidak serta-merta berarti seluruh perusahaan tersebut telah terbukti melakukan pelanggaran.
Pemerintah, lanjut Prabowo, telah mengerahkan sekitar 71.000 personel untuk memadamkan kebakaran. Operasi tersebut juga menimbulkan korban, dengan 16 petugas dilaporkan meninggal dunia, sejumlah lainnya mengalami luka-luka, serta dua helikopter hilang dalam proses penanganan.
Karhutla Jadi Persoalan Regional
Persoalan ini tidak hanya menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Reuters melaporkan, kebakaran hutan yang terjadi tahun ini merupakan yang paling intens dalam 11 tahun terakhir. Area terdampak kebakaran tersebar luas, terutama di Sumatera, Kalimantan, dan Papua.
Dampak asap yang melintasi batas negara membuat persoalan karhutla kembali menjadi isu regional. Bagi negara tetangga, kabut asap bukan sekadar persoalan lingkungan Indonesia, melainkan juga menyangkut kualitas udara dan aktivitas masyarakat mereka.
Menteri Luar Negeri Filipina Ma. Theresa Lazaro menyebut Indonesia telah menyampaikan secara terbuka langkah-langkah yang dilakukan untuk menangani kebakaran. Dalam kesempatan yang sama, negara-negara ASEAN juga didorong memprioritaskan ratifikasi ASEAN Coordinating Center on Transboundary Haze Pollution Control, lembaga koordinasi untuk penanganan pencemaran asap lintas batas.
Sementara itu, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong mengusulkan agar kerja sama satuan tugas Indonesia-Singapura terkait penyelidikan perusahaan yang terhubung dengan kebakaran diperluas menjadi platform tingkat ASEAN. Usulan tersebut diarahkan untuk memperkuat pertukaran informasi dan bukti agar pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban.
Pencegahan Jadi Pekerjaan Berikutnya
Prabowo menilai penanganan karhutla tidak bisa terus-menerus hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul. Pemerintah perlu mengubah pendekatan menuju pencegahan yang lebih sistematis.
Untuk itu, Indonesia tengah menyiapkan pembentukan lembaga baru serta sejumlah program guna memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Pernyataan tersebut menjadi bagian penting dari komitmen yang disampaikan Indonesia di forum ASEAN. Sebab, permintaan maaf kepada negara tetangga dan penindakan terhadap perusahaan merupakan langkah yang perlu diikuti dengan kebijakan pencegahan yang konsisten.
Tantangannya bukan hanya memastikan kebakaran dapat dipadamkan, tetapi juga mencegah peristiwa serupa kembali terjadi. Dengan demikian, dampak karhutla tidak lagi menjadi persoalan yang harus dijelaskan Indonesia di hadapan negara-negara tetangganya.

