SUARBERITA.COM - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Kamis (12/11/2026). Penyerahan surat tersebut berlangsung di tengah dinamika politik terkait wacana pemakzulan yang sebelumnya bergulir di DPR.
Kedatangan Gibran di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, menjadi perhatian setelah muncul kabar bahwa dirinya akan menyampaikan surat pengunduran diri secara langsung kepada pimpinan MPR.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, Gibran datang untuk menyerahkan surat tersebut. Setelah proses penyerahan berlangsung, ia tidak berlama-lama di kompleks parlemen dan langsung meninggalkan lokasi.
Kedatangan singkat tersebut menjadi perkembangan baru setelah sehari sebelumnya kabar pengunduran diri Gibran mencuat ke publik.
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebelumnya membenarkan kabar bahwa Gibran telah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut disebut telah diserahkan secara langsung ketika keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Rencana penyerahan surat kepada MPR juga sebelumnya disampaikan Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul. Ia membenarkan bahwa pimpinan MPR telah mendapatkan informasi mengenai rencana kedatangan Gibran dan bersiap menerima Wakil Presiden tersebut.
Penyerahan surat ini berlangsung ketika DPR tengah menghadapi dinamika politik terkait usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terhadap Gibran.
Sebelumnya, sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi telah mengusulkan penggunaan hak tersebut. Usulan itu berkaitan dengan polemik persyaratan pendidikan Gibran yang berkembang hingga ke ranah hukum.
Dengan diserahkannya surat pengunduran diri kepada MPR, perhatian kini tertuju pada mekanisme konstitusional yang akan ditempuh lembaga tersebut.
Sebab, penyerahan surat pengunduran diri tidak serta-merta membuat jabatan Wakil Presiden berakhir pada saat itu juga. Proses selanjutnya harus mengikuti ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Publik kini menunggu bagaimana MPR menindaklanjuti surat tersebut, termasuk kepastian mengenai status jabatan Gibran serta tahapan yang harus ditempuh setelah pengunduran diri disampaikan secara resmi.

