SUARBERITA.COM - Penetapan desil dalam data sosial ekonomi belakangan menjadi perhatian setelah muncul keluhan dari masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak menggambarkan kondisi kehidupan mereka sebenarnya. Kondisi tersebut turut menjadi perhatian pemerintah, terutama karena posisi desil dapat berpengaruh terhadap penentuan penerima sejumlah bantuan sosial maupun subsidi.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan masyarakat yang merasa datanya tidak sesuai tidak perlu pasif. Pemerintah menyediakan sejumlah jalur agar warga dapat mengajukan pemutakhiran dan memperbaiki data sosial ekonominya.

Menurut Gus Ipul, persoalan tersebut tidak terlepas dari proses konsolidasi data yang masih terus dilakukan pemerintah. Data dari berbagai kementerian dan lembaga kini disatukan dan dikelola di bawah pengendalian Badan Pusat Statistik (BPS), dengan pemutakhiran dilakukan secara berkelanjutan.

“Jadi yang pertama-tama perlu saya sampaikan, ini bagian dari konsolidasi data ya. Kita terus memperbaiki data kita dan menyambungkan dengan seluruh data yang dimiliki oleh kementerian, lembaga, di bawah pengendaliannya BPS,” ujar Gus Ipul dikutip dari detik, Senin (31/8/2026).

Masyarakat yang merasa penetapan desilnya tidak sesuai dapat mengajukan pemutakhiran melalui Command Center, WA Center, aplikasi Cek Bansos, maupun melalui kelurahan atau desa. Operator desa juga dapat membantu proses pemutakhiran menggunakan aplikasi SIKS-NG.

Pemerintah menilai perbaikan data penting agar bantuan sosial dan subsidi benar-benar diterima kelompok yang berhak. Karena itu, keluhan terkait ketidaktepatan data menjadi bagian dari proses evaluasi dan pemutakhiran yang terus berjalan.