SUARBERITA.COM - Suasana di depan Markas Kodim 0201/Medan, Jalan Pengadilan, Kota Medan, memanas pada Rabu (17/6/2026). Massa mahasiswa menggelar aksi protes yang diwarnai pembakaran ban bekas sebagai bentuk kecaman terhadap kebijakan negara.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 17.00 WIB ini menyoroti meluasnya keterlibatan militer dalam ranah sipil. Para mahasiswa secara khusus mengkritik keterlibatan TNI dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penempatan personel TNI aktif pada jabatan sipil, hingga rencana pembentukan batalyon baru. Massa mendesak agar institusi militer kembali fokus pada fungsi utamanya sebagai pertahanan negara dan meninggalkan urusan di luar wewenang tersebut.
Ketegangan sempat meningkat ketika massa membentangkan spanduk bertuliskan, "Gulingkan rezim Prabowo - Gibran. Kembalikan supremasi sipil," dikutip dari kompas Kamis (18/6/2026) sebagai bentuk kritik terhadap pemerintahan saat ini.
Bahkan, situasi sempat memanas saat mahasiswa meneriakkan kata "pembunuh" di hadapan prajurit TNI yang berjaga. Puncaknya, massa membakar dua ban bekas di trotoar, yang kemudian segera dipadamkan oleh personel TNI menggunakan APAR pada pukul 18.06 WIB.
Menanggapi aksi tersebut, Dandim 0201/Medan, Letkol Delli Yuda, menyatakan bahwa pihaknya menghormati hak demokrasi mahasiswa.
Namun, ia memberikan catatan tegas terkait lokasi penyampaian aspirasi. Menurutnya, "Pada prinsipnya kami mendukung rekan-rekan mahasiswa yang melaksanakan orasi maupun demonstrasi, asalkan, sekali lagi, memang orasi atau demonstrasi itu tetap mengikuti peraturan atau undang-undang yang berlaku." Delli menegaskan bahwa markas militer bukanlah lokasi yang dibenarkan untuk dijadikan tempat unjuk rasa.
Demonstrasi di Kodim Medan mencerminkan keresahan mahasiswa terhadap penguatan peran militer dalam kehidupan sipil. Meski Dandim 0201/Medan menghargai kebebasan berpendapat, ia menegaskan pentingnya menaati aturan mengenai lokasi penyampaian aspirasi. Peristiwa ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga batasan antara fungsi pertahanan negara dan urusan pemerintahan sipil dalam demokrasi.