SUARBERITA.COM - Peringatan Hari Anak Sedunia pada Jumat (20/11/2026) semestinya menjadi pengingat bahwa perlindungan anak tidak boleh berhenti pada seremoni, slogan, atau kampanye sesaat. Anak membutuhkan lingkungan yang aman di rumah, sekolah, pesantren, tempat penitipan, dan ruang digital. Namun, laporan kekerasan yang terus muncul menunjukkan bahwa ruang yang seharusnya menjadi tempat tumbuh justru dapat berubah menjadi tempat anak mengalami ketakutan.
Data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui SIMFONI PPA mencatat 21.352 kasus kekerasan terhadap anak sepanjang 2025. Dari jumlah tersebut, 62,19 persen korbannya merupakan anak perempuan. Sementara itu, sekitar 46,1 persen kasus kekerasan terhadap anak tercatat terjadi di lingkungan rumah tangga dan satuan pendidikan. Data ini memperlihatkan bahwa rumah dan lingkungan pendidikan, yang semestinya menjadi ruang aman bagi anak, masih menghadapi persoalan serius dalam memberikan perlindungan.
Gambaran tersebut juga terlihat dari data terbaru Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA). Sepanjang Januari hingga September 2026, kementerian mencatat 12.644 laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Menteri PPPA Arifah Fauzi mengingatkan bahwa angka tersebut belum mencerminkan keseluruhan kejadian di lapangan.
Masih banyak korban yang belum berani melapor, sementara pencatatan kasus di sejumlah daerah juga menghadapi keterbatasan tenaga dan sumber daya. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan kekerasan tidak cukup dilihat dari jumlah laporan yang masuk, tetapi juga dari seberapa mudah korban mendapatkan akses perlindungan dan berani mencari pertolongan.
Pada Kamis (19/11/2026), Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap tujuh santri di sebuah pesantren di Jakarta Selatan. Kasus tersebut masih ditangani aparat kepolisian. Peristiwa ini mengingatkan bahwa lembaga pendidikan dan pengasuhan tidak otomatis menjadi ruang aman hanya karena memiliki aturan, struktur kepemimpinan, atau membawa nama pendidikan agama. Perlindungan harus hadir melalui pengawasan nyata dan saluran pengaduan yang dapat diakses anak tanpa rasa takut.
Gambaran persoalan juga terlihat dari data Kabupaten Magetan yang disampaikan pada Kamis (19/11/2026). Dinas terkait mencatat 17 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga pertengahan November. Sembilan di antaranya merupakan kasus kekerasan terhadap anak, sementara delapan lainnya merupakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan. Kepala Dinas PPKBPPPA Magetan, Sukartini, menegaskan, “Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat.”
Data Magetan tidak mewakili seluruh Indonesia, tetapi menunjukkan bahwa kekerasan juga terjadi di tingkat komunitas. Sosialisasi tidak cukup apabila korban tidak tahu harus melapor ke mana, pendampingan sulit dijangkau, atau lembaga perlindungan tidak memiliki mekanisme pengawasan independen.
Pada Kamis (19/11/2026), Menteri PPPA Arifah Fauzi menyebut keluarga sebagai titik awal pengasuhan. Ia mengatakan, “Dari berbagai tantangan ini kami melihat bahwa kita harus berangkat dari hulu. Apa hulunya? Hulunya adalah keluarga. Karena anak, pondasi utama adalah dalam keluarga.” Penekanan pada peran keluarga penting, tetapi perlindungan anak tidak boleh dibebankan seolah-olah seluruh tanggung jawab berada di pundak orang tua. Anak juga berada dalam pengawasan lembaga pendidikan, pengasuhan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum.
Justru di sinilah kebijakan perlindungan anak perlu diuji. Jika dugaan kekerasan terjadi di lembaga yang memiliki struktur hierarkis kuat, apakah anak mempunyai saluran pengaduan di luar lembaga tersebut? Jika terlapor merupakan pengasuh atau pimpinan, siapa yang menjamin laporan tidak dibungkam? Jika anak harus meninggalkan lingkungan yang membahayakan, siapa yang memastikan pendidikan dan pemulihannya tetap berjalan? Pertanyaan seperti ini jauh lebih penting daripada sekadar menghitung jumlah kegiatan sosialisasi.
Pemerintah perlu memastikan setiap sekolah dan lembaga pengasuhan memiliki prosedur perlindungan yang jelas, petugas terlatih, kanal pengaduan rahasia, serta mekanisme pemeriksaan yang berpihak pada keselamatan korban. Pengawasan harus dilakukan secara berkala, bukan hanya setelah sebuah kasus menjadi perhatian publik. Identitas anak wajib dilindungi dan pemulihan psikologis harus berjalan seiring dengan proses hukum.
Hari Anak Sedunia tidak seharusnya menjadi panggung untuk mengulang janji bahwa anak adalah masa depan bangsa. Anak tidak bisa diminta berani bercerita jika orang dewasa belum menyediakan tempat aman untuk mendengarkan. Selama rumah, sekolah, dan lembaga pengasuhan belum dapat menjamin keselamatan, peringatan tentang hak anak akan terdengar indah dalam pidato, tetapi kosong dalam kehidupan mereka.

