SUARBERITA.COM - Pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan dengan menambah armada udara. Lima pesawat TNI Angkatan Udara diberangkatkan menuju Kalimantan untuk membantu operasi penanganan karhutla yang hingga kini masih meluas di sejumlah wilayah.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan lima pesawat tersebut diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, pada Jumat (21/8/2026). Armada TNI AU itu ditugaskan untuk memperkuat 30 pesawat BNPB yang sebelumnya telah beroperasi di tiga provinsi Kalimantan.
"Pada 21 Agustus 2026, Jumat siang ini, 5 pesawat TNI AU kembali diberangkatkan dari Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, menuju Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur untuk memperkuat 30 armada BNPB," kata Teddy di Instagram resminya.
Penambahan armada tersebut menunjukkan penanganan karhutla mulai diperkuat dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah. Selain BNPB dan TNI AU, penanganan di lapangan juga melibatkan TNI, Polri, BPBD serta pemerintah daerah.
Berdasarkan data BNPB per 19 Agustus 2026, sebanyak 1.487 titik panas terdeteksi di wilayah Kalimantan. Kalimantan Tengah menjadi daerah dengan konsentrasi hotspot tertinggi, mencapai 767 titik, disusul Kalimantan Barat dengan 441 titik.
Besarnya skala kebakaran membuat pemerintah tidak hanya berfokus pada pemadaman, tetapi juga berupaya mengurangi dampak kabut asap terhadap masyarakat. Sebelumnya, asap tebal telah mengganggu jarak pandang dan aktivitas warga di sejumlah wilayah, termasuk pendidikan dan transportasi.
Secara keseluruhan, Teddy menyebut pemerintah mengerahkan 52 pesawat untuk menangani karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Sebanyak 30 pesawat beroperasi di Kalimantan, sementara 22 lainnya ditempatkan di wilayah Sumatera.
TNI AU juga menyiagakan sejumlah pesawat di Halim Perdanakusuma, Jakarta, untuk dikerahkan sewaktu-waktu sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Pengerahan tambahan armada ini menjadi salah satu indikasi bahwa pemerintah meningkatkan respons terhadap karhutla yang terus berkembang. Dengan melibatkan kekuatan udara dan koordinasi lintas lembaga, pemerintah berupaya mempercepat pemadaman sekaligus menekan dampak asap terhadap keselamatan masyarakat dan lingkungan.