SUARBERITA.COM - Sebanyak 395.438 warga di Jawa Timur terdampak kekeringan hingga awal Oktober 2026. Di tengah dampak tersebut, Wakil Ketua DPRD Jawa Timur Deni Wicaksono mendesak Gubernur Khofifah Indar Parawansa memperkuat mitigasi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), termasuk menyiapkan infrastruktur serta kesiapsiagaan di wilayah rawan.
Deni menilai besarnya dampak kekeringan dan kebakaran lahan harus menjadi peringatan bagi pemerintah daerah. Data yang disampaikan dalam keterangannya pada Rabu (21/10/2026) mencatat kekeringan berdampak pada 395.438 warga di 24 kabupaten/kota. Pada periode yang sama, terdapat sedikitnya 150 kejadian karhutla di 25 kabupaten/kota dengan luas lahan terbakar diperkirakan mencapai 9.540 hektare.
“Angka ini terlalu besar untuk dianggap sebagai persoalan musiman biasa. Hampir 400 ribu warga terdampak kekeringan dan lebih dari 9.500 hektare lahan terbakar. Ini harus menjadi alarm. Pemerintah harus bergerak lebih kuat pada mitigasi, jangan menunggu air habis dan hutan terbakar baru seluruh sumber daya dikerahkan,” kata Deni dalam keterangan tertulis, Rabu (21/10/2026).
Menurut Deni, penetapan status siaga darurat perlu diikuti langkah nyata di lapangan. Pemerintah harus memastikan daerah rawan memiliki cadangan air, sarana penanganan kebakaran, serta personel yang siap dikerahkan ketika kondisi darurat terjadi.
“Status siaga jangan berhenti menjadi status administratif. Harus bisa dilihat apa yang disiapkan sebelum bencana terjadi, berapa desa rawan yang punya cadangan air, dan berapa titik karhutla yang memiliki sekat bakar,” ujarnya.
Deni juga mendorong percepatan pembangunan sumur dalam, embung, reservoir, dan perlindungan sumber mata air di daerah yang kerap mengalami kekeringan. Sementara di kawasan rawan karhutla, kesiapan sekat bakar dan personel pemadam terlatih perlu dipastikan.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperkuat koordinasi dengan BPBD, Dinas Kehutanan, BMKG, serta pemerintah kabupaten/kota. Pemetaan risiko hingga tingkat desa dinilai penting agar distribusi anggaran, bantuan air bersih, dan peralatan penanganan bencana dapat diarahkan sesuai kebutuhan.
Deni menegaskan keberhasilan mitigasi perlu diukur dari perubahan nyata, seperti berkurangnya desa yang mengalami krisis air, menyusutnya luas karhutla, dan semakin cepatnya waktu respons ketika kebakaran terjadi.