Tag: kasus-suap-hgb

Hukum Tidak Mengenal Jabatan: Publik Menunggu Ketegasan KPK Memeriksa Menteri

Dua kali tidak terpenuhinya jadwal pemeriksaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid sebagai saksi dalam perkara dugaan suap HGB menjadi ujian bagi konsistensi penegakan hukum. Di tengah rencana pemanggilan berikutnya, publik membutuhkan kepastian bahwa proses pemeriksaan berjalan tanpa dipengaruhi jabatan atau kedudukan seseorang. Opini ini menyoroti pentingnya kesetaraan di hadapan hukum, transparansi KPK, dan akuntabilitas pejabat publik tanpa mendahului proses pembuktian.