Fenomena kesulitan yang dialami sejumlah Pemerintah Daerah (Pemda) dalam membayar belanja operasional rutin, seperti penggajian Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi cermin rapuhnya kemandirian fiskal daerah. Ketika pemerintah pusat memperketat atau melakukan efisiensi aliran dana transfer ke daerah (TKD), Pemda dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim berdampak langsung pada kemampuan fiskalnya.
Masalah ini berakar pada ketimpangan fiskal vertikal (vertical fiscal imbalance) antara pemerintah pusat dan daerah, serta belum optimalnya potensi penerimaan mandiri di tingkat lokal.
Skema Pembagian Pendapatan Pajak dan Non-Pajak (Pusat vs Daerah)
Mengenai mekanisme pembagian pendapatan antara pusat dan daerah, skema PAD berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD)
Pemerintah pusat membagi sebagian penerimaan negara kepada daerah penghasil maupun daerah sekitar melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH) untuk mengurangi ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal.
Berdasarkan UU HKPD, DBH dibagi menjadi dua kelompok besar:
· DBH Pajak:
o Pajak Penghasilan (PPh): Meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 25, dan PPh Pasal 29 WPOPDN yang sebagian porsinya dialokasikan ke provinsi dan kabupaten/kota.
o Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): PBB sektor Perkebunan, Perhutanan, Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi, Pertambangan Mineral atau Batubara, dan Sektor Lainnya (PBB-P3) dibagi dengan porsi terbesar (90%) dikembalikan ke daerah.
o Cukai Hasil Tembakau (CHT): Dialokasikan kepada provinsi/kabupaten/kota penghasil tembakau atau penghasil cukai.
· DBH Non-Pajak / Sumber Daya Alam (SDA):
o Minyak Bumi & Gas Bumi (Migas): Dialokasikan dengan persentase tertentu untuk provinsi, kabupaten/kota penghasil, serta kabupaten/kota non-penghasil di provinsi yang sama.
o Pertambangan Mineral & Batubara (Minerba), Kehutanan, Perikanan, dan Panas Bumi: Dibagikan dengan prinsip by origin (daerah penghasil mendapat porsi lebih besar) serta mempertimbangkan daerah terdampak eksternalitas lingkungan.
Ketika pusat melakukan efisiensi anggaran transfer (seperti DAU, DAK, atau DBH) maka akan terjadi:
Defisist Anggaran Operasional: Sebagian besar APBD kabupaten/kota di Indonesia masih didominasi oleh dana transfer pusat (DAU/DBH) untuk membayar belanja pegawai (gaji ASN & PPPK). Penurunan transfer secara langsung mengganggu arus kas operasional daerah.
Keterbatasan Ruang Fiskal Ruang Publik: Ketika PAD rendah, belanja modal (pembangunan infrastruktur, fasilitas kesehatan, publik) terpaksa dipotong demi memprioritaskan belanja mengikat (gaji pegawai).
Mendorong Optimalisasi Local Taxing Power: Situasi ini menuntut daerah mereformasi pemungutan pajak lokal melalui penguatan sistem opsen pajak, digitalisasi retribusi, pemanfaatan aset idle, serta peningkatkan produktivitas BUMD agar tidak melulu bergantung pada APBN.
Sumber-Sumber Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Untuk mengurangi ketergantungan pada Transfer ke Daerah (DAU, DAK, dan DBH), UU No. 1 Tahun 2022 tentang HKPD mengelompokkan sumber-sumber PAD yang dapat digali secara mandiri oleh daerah:
1. Pajak Daerah
Tingkat Provinsi: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
Tingkat Kabupaten/Kota: Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) seperti makanan/minuman, tenaga listrik, perhotelan, parkir, dan hiburan; Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB).
2 . Retribusi Daerah
Retribusi Jasa Umum: Pelayanan kesehatan di RSUD/Puskesmas, pelayanan kebersihan/persampahan, dan parkir di tepi jalan umum.
Retribusi Jasa Usaha: Pemakaian kekayaan daerah (penyewaan aula, tempat olahraga), pasar grosir, dan tempat rekreasi/olahraga milik daerah.
Retribusi Perizinan Tertentu: Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan izin penggunaan ruang.
3 . Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Bagian laba/dividen dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti Bank Pembangunan Daerah (BPD), PDAM, maupun penyertaan modal Pemda pada BUMN/perusahaan swasta.
4. Lain-Lain PAD yang Sah
Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisah, penerimaan bunga/jasa giro atas penempatan kas daerah, dan pendapatan ganti rugi atas kerugian daerah.
Memang bukan hal mudah di tengah kondisi ekonomi saat ini dalam meningkat pendapatan asli daerah. Antara mengurangi beban masyarakat dengan meningkatkan pendapatan asli daerah. Salah satu peristiwa berpolemik yang pernah terjadi yaitu kenaikan Pajak Bumi Bangunan di kabupaten Pati yang menimbulkan demo besar. Kunci keberhasilan menekan belanja pegawai terletak pada keberanian politik (political will) Kepala Daerah untuk melakukan reformasi biokrasi. Penyesuaian tidak dilakukan dengan memotong gaji atau kesejahteraan pegawai secara sewenang-wenang, melainkan dengan memperbaiki rasio efisiensi organisasi dan meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dengan cara penuh perhitungan tanpa memberatkan masyarakat berlebihan.


