SUARBERITA.COM – Kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (PNS) kembali menjadi perbincangan publik. Pemerintah menilai sistem kerja fleksibel ini dapat meningkatkan efisiensi, namun di sisi lain sejumlah pelaku usaha justru mengaku terdampak secara ekonomi. Dilansir dari CNBC Indonesia (08/04/2026). 

WFH dinilai memberikan kemudahan bagi PNS dalam menjalankan tugas tanpa harus selalu hadir di kantor. Sistem ini juga dianggap mampu mengurangi kepadatan lalu lintas serta meningkatkan keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi.

Namun, tidak semua pihak melihat kebijakan ini secara positif. Sejumlah pengusaha mengungkapkan kekhawatiran terhadap menurunnya aktivitas ekonomi, terutama di sektor yang bergantung pada mobilitas pekerja kantor seperti transportasi, makanan, dan ritel. 

Minimnya kehadiran pekerja di kawasan perkantoran dinilai berdampak langsung terhadap penurunan omzet pelaku usaha kecil hingga menengah. Kondisi ini membuat sebagian pengusaha menilai kebijakan WFH kurang memberikan efek positif bagi perekonomian secara luas. 

Di sisi lain, efektivitas kerja PNS selama WFH juga menjadi sorotan. Beberapa pihak menilai produktivitas tetap terjaga, namun tidak sedikit pula yang meragukan pengawasan dan disiplin kerja dalam sistem tersebut.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa penerapan WFH tetap disertai dengan sistem monitoring kinerja yang terukur. Evaluasi berkala juga dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal meski sebagian pegawai bekerja dari rumah.

Perdebatan mengenai efektivitas WFH ini diperkirakan masih akan berlanjut, seiring dengan upaya pemerintah menyeimbangkan kebutuhan fleksibilitas kerja dan dampaknya terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.