SUARBERITA.COM - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan tanggapan resmi terkait inisiatif kelompok masyarakat sipil yang membentuk kabinet bayangan. Pemerintah dipastikan menghormati seluruh aspirasi dan partisipasi publik demi menjaga kedaulatan demokrasi Indonesia.

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan penghormatan tinggi terhadap partisipasi aktif masyarakat sipil dalam mengawal serta mengawasi jalannya roda pemerintahan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Jakarta pada Rabu (29/7/2026), menanggapi munculnya gagasan pembentukan kabinet bayangan oleh berbagai elemen masyarakat dan kelompok pemuda.

Gibran menegaskan bahwa pihak pemerintah sangat menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis ilmiah yang dirilis oleh lembaga-lembaga kredibel. Ia menilai keterlibatan publik merupakan wujud kebebasan berpendapat yang patut dirawat.

“Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan,” ucap Gibran dalam keterangan tertulis. Dikutip dari Inews Kamis (30/7/2026).

Mantan Wali Kota Solo ini menambahkan, dalam sebuah negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak penuh untuk menyampaikan pandangan, memberikan kritik, serta ikut serta mengawal tata kelola kekuasaan.

“Semua itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat,” tuturnya.

Menurutnya, selama mekanisme pengawasan masyarakat disampaikan secara objektif, berlandaskan data yang valid, serta berorientasi pada solusi konkrit, pemerintah memandangnya sebagai bahan evaluasi yang sangat baik demi perbaikan kinerja dan kualitas pelayanan publik ke depan.

Sikap terbuka Wapres Gibran terhadap pembentukan kabinet bayangan mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga nilai-nilai demokrasi. Kritik konstruktif berbasis data dari masyarakat sipil dipandang bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai mekanisme kontrol sosial dan bahan evaluasi strategis untuk meningkatkan kinerja tata kelola pemerintahan nasional secara berkelanjutan.