SUARBERITA.COM - Pemadaman listrik bergilir yang melanda berbagai wilayah memicu keresahan mendalam bagi masyarakat. Situasi ini mendorong anggota DPR RI untuk angkat bicara dan menuntut tanggung jawab PLN terkait kerugian yang dialami warga.

Anggota Komisi VII DPR RI Mufti Anam menyatakan bahwa PLN tidak boleh lepas tangan atas gangguan layanan yang terus berulang. Menurutnya, pemadaman yang terjadi telah menghambat produktivitas ekonomi rumah tangga serta operasional usaha kecil menengah. Dalam pernyataannya, pihak DPR menekankan bahwa pemadaman ini merupakan bentuk kegagalan layanan yang seharusnya tidak terjadi jika pemeliharaan infrastruktur dilakukan dengan optimal.

Oleh karena itu, DPR secara tegas mendesak manajemen PLN agar segera menyiapkan skema kompensasi yang layak bagi konsumen terdampak. Langkah ini dipandang sebagai bentuk kewajiban sesuai regulasi yang berlaku jika terjadi kegagalan distribusi tenaga listrik di atas batas waktu yang ditentukan. Anggota DPR tersebut menambahkan bahwa PLN wajib transparan mengenai penyebab teknis pemadaman agar masyarakat mendapatkan kepastian jadwal. "Kami minta PLN jangan hanya meminta maaf, tetapi harus menunjukkan tanggung jawab nyata berupa kompensasi sebagai bentuk perlindungan konsumen," tegas Mufti Anam dalam keterangan resmi yang dilansir Kompas.com, Selasa (23/6/2026).

Tuntutan pemberian kompensasi ini menjadi pengingat bagi PLN untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ke depan, DPR berharap ada perbaikan sistematis agar kejadian serupa tidak terulang, sehingga hak-hak konsumen dapat terus terlindungi sesuai dengan undang-undang yang berlaku di tengah tantangan pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional.