SUARBERITA.COM - Posisi utang pemerintah Indonesia mencapai Rp10.293,69 triliun hingga Juni 2026. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut rasio tersebut masih terkendali dan pemerintah menyiapkan strategi menjaga kesinambungan fiskal nasional.


Utang pemerintah Indonesia tercatat Rp10.293,69 triliun per 30 Juni 2026. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, jumlah tersebut setara dengan 41,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu meningkat Rp373,27 triliun atau 3,76 persen dibandingkan posisi Maret 2026.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai kondisi tersebut masih berada dalam batas aman karena rasio utang pemerintah jauh di bawah ambang maksimal 60 persen terhadap PDB yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara.

“Belum berakhir tahunnya, nanti kita lihat akhir tahun pertumbuhannya seperti apa. Harusnya kan bisa turun lagi sedikit. Dan kalau kita lihat kan masih di bawah 60% jauh,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, dikutip dari Inews Kamis (13/8/2026).

Struktur utang pemerintah didominasi Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp8.966,79 triliun atau sekitar 87,11 persen. Sementara utang berbentuk pinjaman mencapai Rp1.326,90 triliun.

Untuk mengendalikan rasio utang, pemerintah berencana membatasi defisit APBN dan memperbaiki efektivitas penerimaan pajak tanpa menaikkan tarif. Purbaya mengatakan, "Strateginya kita akan batasi defisit supaya nggak tinggi-tinggi amat. Terus kita akan efektifkan tax collection kita. Bukan naikin pajak, tapi kita bersihkan cara kita beroperasi mengumpulkan pajak." Tambah Purbaya


Pemerintah berupaya menjaga kondisi fiskal dengan membatasi defisit serta meningkatkan efektivitas penerimaan pajak. Purbaya juga memperkirakan rasio utang dapat sedikit menurun hingga akhir 2026 seiring perkembangan ekonomi.