SUARBERITA.COM - Sejumlah mahasiswa yang diterima Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, memberikan ultimatum kepada pemerintah untuk segera menindaklanjuti tuntutan yang mereka sampaikan. Mahasiswa memberi tenggat waktu 5x24 jam sebelum memutuskan langkah lanjutan berupa aksi demonstrasi berkelanjutan. Dilansir dari kompas, Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno (UBK), M Abdi Maludin, menegaskan pihaknya akan terus mengawal tuntutan yang telah disampaikan langsung kepada Wapres Gibran melalui memorandum resmi.
"Kami dari BEM Universitas Bung Karno memberikan waktu 5 x 24 jam. Ketika aspirasi yang kami sampaikan tidak terealisasi, maka kami akan bentuk daripada pergerakan tersebut, aksi jilid-jilid berjilid," kata Abdi di Kompleks Istana Wakil Presiden, Senin (15/6/2026).
Menurut Abdi, memorandum yang diserahkan kepada pemerintah merupakan hasil kajian mahasiswa yang dibagi dalam tiga klaster utama, yakni fiskal dan pendidikan, hukum dan supremasi sipil, serta moneter dan energi.
Pada sektor pendidikan, mahasiswa meminta pemerintah mengevaluasi dan menghentikan sementara Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk dilakukan audit anggaran secara menyeluruh. Mereka juga mendorong agar efisiensi anggaran negara diarahkan untuk membantu pembiayaan pendidikan tinggi.
"Kami meminta adanya transparansi dan audit terhadap penggunaan anggaran, termasuk mengalihkan efisiensi anggaran untuk subsidi UKT maupun operasional perguruan tinggi agar pendidikan lebih terjangkau," ujarnya.
Selain isu pendidikan, mahasiswa juga menyoroti aspek hukum dan supremasi sipil. Mereka meminta pemerintah mengajukan rekomendasi kepada DPR RI untuk melakukan peninjauan kembali terhadap Undang-Undang Polri yang baru disahkan.
"Dalam klaster ini, kami mengirimkan rekomendasi resmi atas nama pemerintah daerah ke DPR RI untuk melakukan legislatif review terhadap undang-undang Polri yang baru disahkan beberapa pekan yang lalu," kata Abdi.
Tak hanya itu, mahasiswa turut menyinggung persoalan ekonomi dan energi. Mereka mendesak pemerintah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta membatalkan rencana kenaikan harga BBM Pertamax di sejumlah daerah yang dinilai dapat semakin menekan daya beli masyarakat.
Abdi menegaskan, apabila hingga batas waktu yang ditentukan tidak ada perkembangan nyata dari pemerintah, pihaknya akan menganggap aspirasi yang disampaikan telah diabaikan.
"Kalau dalam waktu yang kami berikan tidak ada progres yang jelas, maka itu menunjukkan pemerintah tidak serius merespons aspirasi publik," tegasnya.
Sebelumnya, sebanyak 15 mahasiswa dari Universitas Bung Karno, Universitas MH Thamrin, dan Universitas Terbuka diterima langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wakil Presiden. Pertemuan berlangsung lebih dari satu jam dan membahas sejumlah isu yang menjadi perhatian mahasiswa. Usai pertemuan, Gibran terlihat mengantar para mahasiswa hingga ke teras Istana Wakil Presiden. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu juga menyalami mahasiswa satu per satu sebelum menutup agenda dengan sesi foto bersama.