SUARBERITA.COM - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah menyiapkan perubahan dalam pengelolaan transportasi menuju Kepulauan Seribu. Mulai 2027, layanan transportasi laut yang selama ini berada di bawah Dinas Perhubungan DKI Jakarta direncanakan dialihkan kepada Transjakarta sebagai badan usaha milik daerah.
Rencana tersebut tidak serta-merta langsung diterapkan. Pemprov DKI saat ini masih membahas sejumlah kebutuhan teknis, mulai dari skema operasional, regulasi, hingga kemungkinan penyesuaian tarif. Koordinasi dengan Transjakarta dan sejumlah pihak terkait juga terus dilakukan sebelum sistem baru tersebut benar-benar berjalan.
Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengatakan perubahan pengelolaan tersebut diarahkan untuk membuat layanan transportasi bagi masyarakat Kepulauan Seribu lebih mudah dan terintegrasi dengan sistem transportasi Jakarta.
"Sesuai arahan Bapak Gubernur Pramono Anung, mulai tahun 2027 pengelolaan transportasi dari dan ke Kepulauan Seribu akan dialihkan dari Dinas Perhubungan kepada Transjakarta sebagai BUMD," kata Chico dikutip dari detik, Selasa (11/8/2026).
Menurut Chico, pemerintah ingin warga Kepulauan Seribu memperoleh kepastian transportasi, baik ketika hendak menuju daratan utama maupun saat kembali ke wilayah kepulauan.
Hal serupa sebelumnya disampaikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Ia ingin keberadaan Kepulauan Seribu tidak terasa terpisah dari sistem transportasi Jakarta hanya karena karakter wilayahnya yang berada di kawasan kepulauan.
"Maka untuk itu, pengelolaannya tidak lagi dikelola oleh Dinas Perhubungan, tapi akan diberikan kepada BUMD, dalam hal ini adalah Transjakarta," ujar Pramono.
Jika pengalihan ini berjalan dengan baik, dampaknya bukan hanya dirasakan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Kepulauan Seribu juga memiliki potensi besar sebagai kawasan wisata yang selama ini menjadi salah satu tujuan wisata bahari Jakarta. Kemudahan akses transportasi dapat menjadi bagian penting untuk mendukung sektor tersebut. Wisatawan yang lebih mudah mencapai pulau-pulau tujuan tentu dapat mendorong pergerakan ekonomi masyarakat setempat, termasuk pelaku usaha wisata, penginapan, kuliner, hingga jasa transportasi lokal.
Karena itu, pembenahan transportasi menuju Kepulauan Seribu bukan sekadar persoalan memindahkan pengelolaan kapal. Tantangannya adalah memastikan sistem baru benar-benar mampu membuat perjalanan warga dan wisatawan menjadi lebih mudah, terintegrasi, serta memiliki kepastian layanan.