SUARBERITA.COM - Sejumlah perempuan yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia (API) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Jakarta pada Kamis pagi, 18 Juni 2026. Berbeda dari aksi unjuk rasa yang identik dengan spanduk besar dan pengeras suara, kali ini massa membawa atribut yang dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti ompreng, panci, dan perlengkapan rumah tangga sebagai simbol keresahan dari ruang domestik yang mereka anggap kini ikut terdampak oleh kebijakan publik.
Dilansir dari video liputan Tribun, massa menyuarakan beberapa tuntutan, salah satunya menghentikan atau mengevaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Aksi berlangsung dengan narasi bahwa pemerintah perlu lebih memperhatikan tekanan ekonomi rumah tangga dan memastikan setiap program nasional benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Di luar tuntutan yang disampaikan, aksi ini menarik karena membawa pesan yang berbeda dari demonstrasi kebijakan pada umumnya. Ketika yang turun ke jalan adalah kelompok ibu rumah tangga, pembahasan soal anggaran negara berubah menjadi percakapan yang lebih dekat dengan realita sehari-hari seperti belanja kebutuhan dapur, kebutuhan anak, dan prioritas pengeluaran keluarga. Simbol panci dan wadah makan yang dibawa peserta menujukkan bahwa perdebatan mengenai MBG kini tidak hanya berada di ruang birokrasi, tetapi juga sudah masuk ke ruang makan keluarga.
Program MBG sendiri sejak awal dirancang guna memperbaiki akses gizi dan mendukung kualitas sumber daya manusia. Namun seperti banyaknya program besar yang lain, pelaksanaan di lapangan tetap menjadi titik yang paling sering dipersoalkan. Kritik yang muncul dalam aksi ini tampaknya bukan semata menolak tujuan program, melainkan mempertanyakan apakah pelaksanaanya sudah sebanding dengan kebutuhan ekonomi yang saat ini dirasakan masyarakat.
Aksi tersebut pada akhirnya menjadi pengingat bahwa keberhasilan kebijakan publik bukan hanya ditentukan oleh besarnya program atau niat baik di atas kertas, tetapi juga seberapa jauh masyarakat merasa didengar. Ketika suara dari dapur mulai muncul di ruang publik, pemerintah dan masyarakat sama-sama mendapat kesempatan untuk mengevaluasi apakah arah kebijakan yang berjalan sudah benar atau masih perlu penyesuaian.

