Di banyak kota di Eropa, stadion sepak bola megah berdiri sebagai kebanggaan warga. Namun, di balik kemegahan itu seringkali tersembunyi skandal pembiayaan yang merugikan publik. Sebuah lembaga riset, Institute for Local Self-Reliance, mengungkapkan bahwa dalam banyak proyek kemitraan publik-swasta (PPP), publik (pemerintah kota/negara) menanggung hingga 60% biaya pembangunan stadion, sementara klub-klub swasta menikmati 90% pendapatan yang dihasilkan.
Pemerintah daerah seringkali tergiur untuk membiayai stadion dengan alasan pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan citra kota. Mereka menggelontorkan dana miliaran dari pajak rakyat. Namun, setelah stadion jadi, semua keuntungan komersial—dari hak penamaan, sewa kotak VIP, hingga konsesi makanan dan minuman—masuk ke kantong klub.
Seperti dikutip dari The Guardian, model pembiayaan ini seringkali disebut sebagai "sosialisasi biaya, privatisasi keuntungan."
Klub sepak bola, sebagai entitas swasta, mendapatkan aset bernilai tinggi tanpa harus mengeluarkan modal besar. Sementara itu, rakyat yang pajaknya dipakai membangun stadion harus membayar tiket mahal untuk bisa menonton tim kesayangannya. Ini adalah bentuk ekstraksi kekayaan yang halus namun sistemik, di mana infrastruktur publik digunakan untuk memperkaya entitas privat.