SUARBERITA.COM - Gelombang desakan agar pemerintah merombak manajemen proyek strategis nasional terus bergulir dari kalangan akademisi. Menyusul dicopotnya Dadan Hindayana dari pucuk pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) secara tegas meminta dilakukannya perbaikan fundamental pada mekanisme pembiayaan dan struktur operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, berargumen bahwa keputusan Presiden Prabowo Subianto melakukan rotasi kepemimpinan merupakan indikator nyata adanya defisit manajemen di dalam organisasi BGN. Ia menilai langkah politik tersebut sebagai pembuktian bahwa eksekusi program unggulan pemerintah di lapangan tidak berjalan mulus sesuai rencana awal.

"Pemerintah harus berhenti berpura-pura bahwa MBG baik-baik saja," cetus pemuda yang akrab disapa Athof tersebut dalam siaran persnya pada Rabu (3/6). Dikutip dari beritasatu.com

Menurut pandangan aliansi mahasiswa ini, pencopotan jabatan strategis tersebut merefleksikan pengakuan terselubung atas berbagai kekacauan teknis, mulai dari lemahnya kontrol kualitas, pembengkakan pendanaan, hingga inefisiensi alokasi anggaran. Athof menambahkan,

"Mereka tahu ada kekacauan dalam pelaksanaan, mereka tahu ada masalah dalam pengawasan, mereka tahu ada anggaran yang bersifat boros, dan mereka tahu publik mulai melihat bahwa MBG tidak semanis janji kampanye."

BEM UI juga menyoroti aspek implementasi yang dianggap menyimpang dari ranah tata kelola sipil yang profesional. Adanya rentetan insiden buruk di lapangan seperti dugaan kasus keracunan makanan di sejumlah daerah hingga masalah operasional pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperkuat desakan mahasiswa agar pelaksanaan proyek dihentikan sementara demi audit total.

Aspirasi yang disuarakan oleh BEM UI menekankan pentingnya transparansi keuangan serta pembenahan regulasi program MBG demi mencegah pemborosan uang negara. Pemerintah dituntut memiliki keberanian moral untuk mengoreksi kelemahan sistemik tata kelola BGN agar janji kesejahteraan pangan tidak berujung pada kerugian anggaran nasional.