SUARBERITA. COM - Sebanyak 755 kasus penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) dan elpiji subsidi berhasil diungkap Bareskrim Polri sepanjang 2025 hingga April 2026. Dari pengungkapan tersebut, aparat menetapkan 672 tersangka dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 1,26 triliun.

Menanggapi temuan itu, PT Pertamina Patra Niaga menegaskan akan menjatuhkan sanksi tegas kepada lembaga penyalur yang terbukti terlibat praktik ilegal.

Direktur Pemasaran Retail Pertamina Patra Niaga, Eko Ricky Susanto, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memastikan distribusi energi subsidi tepat sasaran.

"Pertamina Patra Niaga terus berkomitmen untuk terus bersinergi dan berkolaborasi dengan Kepolisian Republik Indonesia dan juga Puspom TNI dalam hal penindakan hukum atas penyalahgunaan dan pendistribusian BBM-elpiji yang tidak tepat sasaran," kata Eko dalam jumpa pers di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (7/4/2026), dilansir dari detiknews.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap mitra penyalur juga diperketat. Jika terbukti melakukan pelanggaran, sanksi akan diberikan mulai dari pembinaan hingga pemutusan hubungan usaha.

Selain itu, masyarakat diimbau menggunakan BBM dan elpiji subsidi secara bijak serta melaporkan dugaan penyalahgunaan melalui Call Center 135, terutama di tengah kondisi geopolitik global yang dinamis.

"Pertamina Patra Niaga mengimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan BBM subsidi dan elpiji subsidi. Apalagi dalam kondisi geopolitik yang saat ini terjadi, serta membeli sesuai kebutuhan dan dalam kondisi yang wajar," imbaunya.

Dalam pengungkapan tersebut, kerugian negara akibat penyalahgunaan BBM subsidi diperkirakan mencapai Rp 516,8 miliar, sedangkan penyalahgunaan elpiji subsidi sekitar Rp 749,2 miliar.