SUARBERITA.COM - Komisi IX DPR RI menjelaskan alasan rapat bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terkait rancangan anggaran 2027 digelar secara tertutup. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari munculnya mispersepsi di tengah masyarakat mengenai besaran anggaran yang masih bersifat sementara.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengatakan bahwa pagu indikatif BGN tahun 2027 yang dibahas dalam rapat merupakan rancangan yang disusun oleh kepemimpinan lama BGN sebelum dilakukan pergantian oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Charles, angka pagu indikatif sekitar Rp270 triliun yang telah ditetapkan pemerintah bukanlah anggaran final yang akan digunakan BGN pada tahun mendatang.

“Anggaran yang dibahas belum akurat dan bukan angka yang akan disetujui. Karena itu, lebih baik tidak disampaikan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai mispersepsi,” kata Charles dikutip Antara, Senin (15/6/2026).

Dia menegaskan bahwa pimpinan baru BGN saat ini tengah melakukan evaluasi dan penyusunan ulang program kerja tahun 2027. Proses tersebut mencakup penyesuaian penerima manfaat, efisiensi anggaran, hingga perbaikan desain program secara menyeluruh.

Charles mengungkapkan pihak BGN memastikan bahwa kebutuhan anggaran tahun 2027 diperkirakan akan jauh lebih rendah dibandingkan pagu indikatif yang saat ini tercantum. Namun, besaran anggaran final masih dalam tahap perhitungan.

Meski angka pasti belum tersedia, Komisi IX tetap melaksanakan rapat karena pembahasan anggaran mengikuti siklus parlemen yang telah berjalan. Penyempurnaan skema anggaran BGN 2027 ditargetkan selesai pada Juni 2026.

Selain membahas anggaran BGN 2027, rapat juga menyoroti nasib Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan ditangguhkan serta evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk periode mendatang.