SUARBERITA.COM - Legitimasi kepemimpinan nasional kembali terguncang hebat setelah vonis Mahkamah Agung membatalkan keabsahan penyetaraan ijazah sekolah menengah atas milik Wakil Presiden, memantik krisis etika bernegara serta dinamika manuver politik parlemen nasional.
Desakan pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kian menguat menyusul keluarnya putusan Mahkamah Agung terkait penyetaraan ijazah SMA. "Dengan dikabulkannya gugatan secara keseluruhan, Mahkamah Agung pada prinsipnya menegaskan bahwa surat keterangan tersebut mengandung cacat hukum sehingga tidak lagi memiliki kekuatan hukum," kata ahli hukum tata negara Titi Anggraini di Jakarta mengutip dari afu.id pada Kamis (05/11/2026).
"Unsur 'tidak lagi memenuhi syarat' secara yuridis sudah memiliki dasar yang kuat. DPR dapat langsung menggunakan hak menyatakan pendapat tanpa perlu melakukan penyelidikan ulang untuk pembuktian, mengingat sudah terdapat putusan pengadilan yang final dan mengikat," jelas Titi lebih lanjut.
"Langkah tersebut akan menjadi bentuk penghormatan terhadap putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sekaligus memberikan pelajaran etika dalam bernegara," tambahnya.
Di sisi lain, utusan Gibran bergerak gencar melobi politisi guna meredam Hak Menyatakan Pendapat. Namun, merebaknya skandal penyadapan Listyo Sigit memicu penolakan tokoh politik.
Sebuah sumber internal membeberkan “Sebenarnya dia tak punya pilihan. Pilihannya hanya mundur atau dimundurkan. Saya kedatangan staf khusus Gibran, saya malah bilang kasih tahu Gibran untuk mundur. Tapi dia tegaskan, Gibran tak mau mundur karena nanti untuk maju di 2029 akan susah. Jelas kan, keluarga ini memang tidak merasa bersalah, dan Jokowi tahu semuanya itu,” ujar sumber itu.
Sementara itu di parlemen, Sekretaris Jenderal Demokrat Herman Khaeron menegaskan kejelasan langkah politik ditentukan pada awal masa sidang DPR 10 November. "Kami sepakatlah dengan teman-teman di Gerindra bahwa nanti kita akan menyampaikan ini pada waktu awal masa sidang. Karena bagaimanapun kan proses hukum sudah ada hasilnya, tinggal bagaimana proses politik di DPR, paparnya.
“Jadi, menurut saya, kita tunggu saja nanti sampai di awal masa sidang, apa yang menjadi keputusan fraksi-fraksi atau keputusan partai,” tegasnya.
“Kalau soal pendalaman, kami juga terus melakukan pendalaman. Namun keputusan apa langkah-langkah ke depan yang akan diambil, tentu sekali lagi tidak bisa berdiri sendiri dan kami akan nanti sampaikan setelah masuk masa sidang,” pungkasnya.
Konfrontasi politik terkait syarat administratif kepemimpinan nasional ini menjadi penentu masa depan kelembagaan konstitusi. Keteguhan prinsip etika bernegara publik serta kalkulasi pragmatis partai-partai koalisi di parlemen akan beradu dalam penetapan keputusan resmi DPR, yang dipastikan bakal mengubah konstelasi kekuatan politik nasional menjelang Pemilu 2029 mendatang secara sangat signifikan dan fundamental.