SUARBERITA.COM - Presiden Prabowo Subianto mewajibkan seluruh instansi pemerintah serta TNI dan Polri mendukung Koperasi Merah Putih sebagai pusat penyaluran bantuan sosial dan barang bersubsidi agar distribusi dapat berjalan secara tepat sasaran.
Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas selama 3,5 jam di Istana Kepresidenan, Jakarta, dengan dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming serta sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Dalam rapat tersebut, Kepala Negara memberikan arahan tegas agar seluruh kementerian, lembaga, TNI, dan Polri memberikan dukungan penuh terhadap percepatan penguatan Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Kelurahan Merah Putih, serta Koperasi Nelayan Merah Putih.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan Koperasi Merah Putih sebagai infrastruktur utama sekaligus off taker untuk menyalurkan seluruh program bantuan dan komoditas bersubsidi pemerintah. "Infrastruktur pemerintah yaitu seluruh barang-barang subsidi, barang-barang bantuan pemerintah semua nanti penyalurannya melalui Koperasi Desa Merah Putih atau Koperasi Kelurahan Merah Putih," ujar Zulkifli usai rapat di Jakarta. Dikutip dari Kompas, Kamis (23/7/2026).
Selain itu, rapat juga membahas percepatan proses verifikasi dan validasi data yang ditargetkan selesai pada Agustus 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pembayaran angsuran pertama Agrinas Pangan kepada Himbara dapat dituntaskan sebelum jatuh tempo pada September mendatang. Pemerintah menargetkan tata kelola dan operasional Koperasi Merah Putih akan berjalan secara penuh setelah bulan Oktober, sehingga manfaat kelembagaan ini segera dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat di berbagai daerah secara luas serta terintegrasi nasional.
Instruksi Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran Koperasi Merah Putih dalam rantai penyaluran bantuan dan barang bersubsidi. Melalui keterlibatan seluruh kementerian, lembaga, serta TNI dan Polri, integrasi sistem distribusi ini diharapkan selesai pada Oktober 2026 sehingga mampu meningkatkan efisiensi serta kesejahteraan masyarakat secara merata di seluruh Indonesia.