SUARBERITA.COM - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memastikan pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat tidak akan menganggu pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Menurutnya, kondisi keuangan daerah masih cukup kuat untuk memenuhi seluruh kewajiban kepada para pegawai.

Pramono mengatakan hingga saat ini seluruh hak ASN, termasuk gaji, tetap dapat dibayarkan sesuai ketentuan. “Alhamdulillah Jakarta, hal yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah terhadap ASN-nya, alhamdulillah semuanya terpenuhi dengan baik,” kata Pramono, dikutip dari Detikcom, (7/8).

Ia menegaskan, meski ada penyesuaian transfer dana dari pemerintah pusat, Pemprov DKI telah mengelola anggaran sehingga pelayanan publik dan kewajiban kepada ASN tetap berjalan normal.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan ada 79 pemerintah daerah yang terdampak pemangkasan DBH hingga mengalami tekanan terhadap kemampuan fiskal, termasuk dalam memenuhi belanja pegawai. Pemerintah pusat disebut tengah menyiapkan langkah untuk membantu daerah-daerah yang mengalami kesulitan tersebut. Sementara itu, Pramono memastikan kondisi tersebut tidak terjadi di Jakarta karena kapasitas fiskal ibu kota masih dalam kondisi yang aman.