Iklan — Scroll ke bawah untuk melanjutkan
Suar Berita
Hukum

Prabowo Ultimatum Anak Buah, Dekat Presiden Bukan Tameng Korupsi

Abd Munib20 Mei 202610.38 WIB
Prabowo Ultimatum Anak Buah, Dekat Presiden Bukan Tameng Korupsi

SUARBERITA.COM - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak ada perlindungan bagi pejabat bermasalah. Pernyataan itu disampaikan di Nganjuk, Jawa Timur, Senin (18/5/2026).

Prabowo mengungkap dilema yang dihadapi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kepala BPKP disebut sempat meminta arahan terkait pemeriksaan pejabat tertentu.

Pejabat yang diperiksa diduga memiliki kedekatan dengan Presiden. Kondisi itu membuat pemeriksa merasa tertekan dan ragu melanjutkan proses.

“Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar. Stres dia Pak,” jelas Prabowo dikutip dari CNBC, Senin (18/5/2026).

Menurut Prabowo, Kepala BPKP M. Yusuf Ateh meminta kepastian mengenai pemeriksaan tersebut. Ateh khawatir proses pemeriksaan menimbulkan persoalan politik dan birokrasi.

“Karena yang dia laporkan beberapa orang itu dekat sama saya,” ujarnya.

Prabowo langsung memerintahkan pemeriksaan tetap diteruskan. Dia menolak campur tangan terhadap proses pengawasan dan hukum.

“Kalau ada indikasi, terus periksa,” tegas Prabowo.

Orang nomor wahid di Indonesia itu menilai pejabat negara wajib menjaga amanah publik. Kekuasaan, menurutnya, tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi.

Presiden juga menyindir pejabat yang merasa kebal hukum. Dia menyebut perilaku semacam itu membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Bukan diberi wewenang malah merasa adigang, adigung, adiguna,” katanya.

Mantan suami Titiek Soeharto itu mengaku heran masih ada penyalahgunaan kekuasaan pada era digital. Menurutnya, praktik penyelewengan kini lebih mudah terdeteksi aparat pengawas.

Ayah Didit Hediprasetyo itu meminta seluruh pejabat bekerja hati-hati dan bertanggung jawab. Pemerintah, katanya, terus memperkuat pengawasan internal dan penegakan hukum.

Prabowo memastikan aturan berlaku bagi seluruh pejabat tanpa pengecualian. Pernyataan itu termasuk bagi kader Partai Gerindra maupun mantan jenderal.

“Tidak ada siapapun begitu menjabat jabatan negara berarti tanggung jawabnya kepada rakyat,” ucapnya.

Mantan menantu Soeharto itu menegaskan pejabat negara harus memberi teladan kepada masyarakat luas.

Komentar (0)

Silakan login untuk memberikan komentar

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar!