SUARBERITA.COM - Presiden Prabowo Subianto melontarkan peringatan keras kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai saat pidato rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5). Ia meminta institusi tersebut segera berbenah dan memberantas praktik pungutan liar yang dikeluhkan pelaku usaha.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan pemerintah harus membangun birokrasi yang profesional, bersih, dan bebas korupsi. Menurutnya, praktik penyalahgunaan wewenang masih menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kita harus menghilangkan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktik-praktik yang menghambat perjalanan ekonomi kita,” ujar Prabowo dikutip dari levastreaming metrotv, Rabu (20/5/2026).

Ketua Umum Partai Gerindra itu kemudian secara khusus menyoroti Bea Cukai. Dia memberi sinyal tegas kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengganti pimpinan lembaga tersebut jika tidak mampu memperbaiki kinerja.

“Saya ingatkan kembali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Kalau pimpinan tidak mampu, segera diganti,” tegasnya.

Sorotan terhadap Bea Cukai muncul di tengah tingginya angka pelanggaran kepabeanan sepanjang 2025. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tercatat melakukan lebih dari 30 ribu penindakan kasus penyelundupan dan pelanggaran cukai dengan nilai barang mencapai sekitar Rp8,8 triliun.

Selain penyelundupan, dugaan korupsi dan penilapan penerimaan negara juga menjadi perhatian. Aparat penegak hukum mengungkap dugaan permainan jalur impor, suap pengurusan cukai, hingga manipulasi distribusi rokok ilegal yang menyebabkan kerugian negara ratusan miliar rupiah.

Usai rapat, Purbaya menyatakan siap menjalankan arahan presiden apabila ada instruksi resmi terkait evaluasi pimpinan Bea Cukai. Harapannya agar terjadi pembenahan birokrasi dan pemberantasan pungli.