SUARBERITA.COM - Wacana penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) menjadi dua kali dalam sepekan, yakni pada hari Sabtu dan Minggu, memunculkan beragam tanggapan dari warga Jakarta. Sebagian warga menilai kebijakan ini dapat menjadi langkah positif untuk mengurangi polusi udara dan menambah ruang publik. Namun, di sisi lain, kebijakan ini dikhawatirkan akan membatasi mobilitas warga karena penyekatan jalur-jalur protokol. Putra (28), salah satu warga yang bekerja di kawasan Sudirman, menyambut baik wacana tersebut sebagai sarana hiburan dan upaya menekan polusi. Namun menekankan bahwa kebijakan ini tidak boleh merugikan masyarakat yang memiliki urusan penting di akhir pekan. Ia meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memusatkan CFD di kawasan Sudirman-Thamrin saja dan tidak merambat ke jalan protokol lainnya, termasuk kawasan Jalan HR Rasuna Said.

Warga lain Niko bercerita, kemacetan di akhir pekan akibat penutupan jalan bukan hal baru. Ia mencontohkan berbagai acara perlombaan lari maraton yang sering digelar pada hari Sabtu di kawasan Sudirman, yang sudah sering membuat pengendara kebingungan mencari jalur alternatif

Setelah adanya uji coba, Niko meminta pemerintah terus memantau respons dari para pengguna jalan. Jika hasil uji coba ternyata mendapat penolakan yang besar dan menimbulkan kemacetan, Niko berharap wacana ini tidak perlu dilanjutkan. Karena hari Sabtu itu banyak yang masih kerja.

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan dirinya telah membaca usulan Menteri Lingkungan Hidup (LH) Jumhur Hidayat tersebut dan menilai wacana CFD dua kali dalam sepekan cukup rasional untuk dipertimbangkan

"Yang pertama, saya sudah membaca usulan tersebut. Dan sebenarnya usulan itu cukup rasional. Maka di internal Balai Kota, kami sudah melakukan pembahasan," ujar Pramono, dikutip dari Kompas.com. Meski sudah dibahas di internal Balai Kota, Pramono belum memastikan apakah CFD Jakarta nantinya akan digelar dua kali dalam sepekan. Menurut dia, Pemprov DKI masih akan mempertimbangkan usulan tersebut sebelum mengambil keputusan. "Nanti pada saatnya tentunya kami putuskan," kata Pramono.