SUARBERITA.COM - Pemerintah Republik Indonesia menjamin pengawasan program prioritas nasional gagasan Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan tata kelola bebas korupsi. Hal ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Kamis (4/6).

Dilansir dari laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Prasetyo Hadi mengatakan, “Semangatnya kita betul-betul mau berusaha sekeras-kerasnya memerangi budaya korupsi ini.” Menurut Prasetyo, penguatan pengawasan berlaku untuk seluruh program prioritas nasional oleh pemerintah baik melalui kementerian dan badan terkait.

Lebih lanjut, Prasetyo menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi juga dilakukan oleh Presiden Prabowo pada program prioritas nasional dengan anggaran besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat (SR), Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, (KDKMP), dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Melalui pengawasan ketat, pemerintah menginstruksikan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit internal keuangan pemerintah agar menjamin tata kelola bebas korupsi. Pemerintah pun berkomitmen untuk menindak korupsi yang merugikan negara sesuai prosedur hukum.