SUARBERITA.COM - Warga Swiss tengah menjadi sorotan setelah banyak orang memilih meninggalkan keanggotaan gereja secara resmi. Keputusan tersebut salah satunya didorong oleh kewajiban membayar pajak gereja yang berlaku bagi anggota kelompok keagamaan tertentu.
Sistem tersebut membuat status keanggotaan gereja tidak hanya berkaitan dengan urusan keagamaan, tetapi juga memiliki konsekuensi finansial. Karena itu, sebagian warga memilih mengakhiri keanggotaannya agar tidak lagi terkena pungutan tersebut.
CNBC Indonesia melaporkan, pajak gereja di Swiss dapat mencapai sekitar 1% hingga 3% dari pendapatan, tergantung wilayah tempat seseorang tinggal. Besaran inilah yang kemudian menjadi salah satu pertimbangan warga untuk keluar dari gereja.
Fenomena tersebut menunjukkan bagaimana persoalan finansial dapat memengaruhi hubungan masyarakat dengan institusi yang sudah tidak lagi mereka ikuti dianggap sebagai beban yang tidak ingin dipertahankan.
Namun, keputusan keluar dari gereja tidak selalu berarti seseorang berpindah keyakinan. Ada pula warga yang sekadar tidak ingin tercatat sebagai anggota resmi karena alasan pajak maupun perubahan pandangan terhadap institusi keagamaan.
Di Swiss, pilihan untuk keluar tersebut dapat dilakukan melalui prosedur administratif. Setelah status keanggotaan berakhir, kewajiban terkait pajak gereja juga dapat dihentikan.
Fenomena ini sekaligus memperlihatkan perubahan hubungan masyarakat Swiss dengan agama. Urusan keyakinan, administrasi negara, dan kewajiban finansial akhirnya saling bersinggungan dalam kehidupan sehari-hari.

