SUARBERITA.COM - Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama jajaran pimpinan MPR RI menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/8/2026). Pertemuan tersebut membahas sejumlah agenda kenegaraan, mulai dari undangan Sidang Tahunan MPR RI 2026 hingga konsultasi mengenai konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).
Dalam pertemuan itu, Muzani didampingi para Wakil Ketua MPR RI, di antaranya Rusdi Kirana, Bambang Wuryanto, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman.
Muzani menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari komunikasi dan konsultasi rutin antarlembaga negara untuk memperkuat sinergi dalam menjalankan tugas konstitusional.
"Kedatangan kami bertemu dengan presiden merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsultasi di antara para pemimpin lembaga negara," ujar Muzani dalam keterangannya, Selasa (4/8/2026) dilansir dari detik.
Pada kesempatan itu, MPR secara resmi mengundang Presiden Prabowo menghadiri Sidang Tahunan MPR RI yang dijadwalkan berlangsung pada 14 Agustus 2026. Selain itu, Presiden juga diundang menghadiri peringatan Hari Konstitusi dan HUT MPR RI yang akan digelar pada 29 Agustus mendatang.
Tak hanya membahas agenda seremonial, pimpinan MPR juga menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kepada Presiden untuk mendapatkan masukan terkait arah pembangunan nasional jangka panjang.
"Kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal yang berkaitan dengan PPHN," kata Muzani.
Menurutnya, Presiden Prabowo pada prinsipnya mendukung penyusunan PPHN sebagai pedoman pembangunan yang dapat menjadi acuan lintas pemerintahan, sehingga arah pembangunan nasional tetap terjaga meski terjadi pergantian kepemimpinan.
Dalam diskusi tersebut, Presiden juga memberikan sejumlah masukan, salah satunya mengenai penguatan demokrasi dan tata kelola pemerintahan daerah. Prabowo menyoroti tingginya biaya politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang masih diiringi maraknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah.
MPR menegaskan pembahasan konsep PPHN akan terus dilanjutkan melalui mekanisme konstitusional dengan harapan dapat menjadi fondasi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan memberikan kepastian arah bagi Indonesia di masa depan.