SUARBERITA.COM - Tabir gelap skandal suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) perlahan mulai tersingkap di persidangan. Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membongkar siasat lancung para pelaku yang menggunakan sistem kodifikasi rahasia pada amplop-amplop berisi uang panas guna menyamarkan identitas para pejabat penerima jatah.
Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jaksa KPK menampilkan sejumlah barang bukti berupa amplop berkode angka 1, 2, dan 3 yang diduga berasal dari bagian keuangan Blueray Cargo. Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I DJBC, Orlando Hamonangan Sianipar alias Ocoy, yang dihadirkan sebagai saksi, mengakui mengetahui makna di balik beberapa sandi tersebut, namun mendadak amnesia saat dicecar mengenai figur tertinggi.
“Nomor 1 saya tidak tahu, Pak. Nomor 2 saya tahu, nomor 3 saya tahu, Pak,” ujar Ocoy di hadapan majelis hakim. Dikutip dari tribunnews.com, Rabu (20/05/2026).
Meski saksi berdalih tidak mengetahui, Jaksa KPK Takdir Suhan langsung mempertegas arah aliran dana jumbo tersebut berdasarkan dokumen orisinal yang mereka kantongi. “Baik, kemudian izin majelis, kami tegaskan yang Sales 2, 1 adalah Dirjen Bea Cukai. Nilainya 213.600 dolar Singapura. Itu kami yang menegaskan, karena kami yang punya bukti ini,” cecar Jaksa Takdir.
Perkara ini menyeret tiga petinggi Blueray Cargo John Field, Deddy Kurniawan Sukolo, dan Andri sebagai terdakwa. Mereka didakwa menggelontorkan dana suap fantastis mencapai Rp61,3 miliar dalam bentuk dolar Singapura, ditambah fasilitas mewah senilai Rp1,8 miliar demi memuluskan penyelundupan barang.
Persidangan ini membuktikan bahwa praktik rasuah di tubuh birokrasi kerap dibentengi oleh kode-kode rahasia. Kendati saksi di lapangan mencoba menutup mata terhadap keterlibatan pucuk pimpinan, kekuatan alat bukti dokumen keuangan yang dipegang erat oleh Jaksa KPK dipastikan akan menjadi kunci utama dalam meruntuhkan dinding misteri 'Amplop Nomor Satu'. Skandal ini sekaligus menjadi ujian konsistensi komitmen bersih-bersih di internal otoritas kepabeanan nasional.