SUARBERITA.COM - Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto kembali merangkul tokoh strategis dari elemen gerakan pekerja. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga menjabat Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, resmi diisyaratkan bergabung ke dalam lingkaran pemerintahan sebagai Penasihat Khusus Presiden.

Kepastian mengenai masuknya nama pemimpin buruh ini diperkuat oleh pernyataan kolega sesama aktivis pekerja sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPI), Andi Gani Nena Wea. "Bung Iqbal besok mudah-mudahan, insyaallah akan menjadi penasihat presiden bidang ketenagakerjaan. Kita dukung penuh sebagai gerakan buruh," ujar Andi Gani di Jakarta, Minggu (7/6/2026). Dikutip dari liputan6.com (8/6)

Sebelumnya, sinyal keterlibatan Said Iqbal dalam jajaran pemerintahan juga telah dilemparkan oleh pihak Istana Kepresidenan melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi. Dirinya membenarkan bahwa wacana penunjukan tersebut tengah digodok matang di internal kepresidenan. "Sedang kita diskusikan," ungkap Prasetyo di kompleks Istana Kepresidenan pada Kamis (4/6/2026). Prasetyo menambahkan bahwa mandat baru tersebut dipastikan tidak lepas dari portofolio rekam jejak perjuangan Said Iqbal selama ini. "Kemungkinan berkaitan dengan perjuangan beliau selama ini dengan buruh, tenaga kerja," tambahnya. Di sisi lain, Said Iqbal memilih bersikap kooperatif namun tetap menanti surat resmi administrasi negara terbit terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. "Kita tunggu saja pengumuman resmi dari Mensesneg atas nama Presiden ya," ucap Said Iqbal saat memberikan keterangan kepada awak media. Dirinya secara singkat juga memperkirakan arah jabatannya nanti, "Kemungkinan sekitar isu ketenagakerjaan."

Penunjukan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden mencerminkan upaya akomodatif Presiden Prabowo untuk menjembatani aspirasi kaum pekerja langsung dari dalam sistem pemerintahan. Langkah politik ini diharapkan mampu meredam dinamika ketenagakerjaan nasional serta melahirkan kebijakan sektor buruh yang lebih berkeadilan dan harmonis.