SUARBERITA.COM - Dalam Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI pada Selasa, Pemerintah memaparkan keberhasilan pelaksanaan APBN 2025 yang akuntabel. Prestasi unggul ini dibuktikan lewat opini Wajar Tanpa Pengecualian sepuluh kali secara beruntun.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa tahun 2025 dipenuhi tantangan geopolitik global dan fragmentasi perdagangan. Namun, fundamental ekonomi Indonesia terbukti resilien dengan mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,11 persen. Angka pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang stabil pada level 4,98 persen serta investasi yang tumbuh 5,09 persen. Selain itu, inflasi akhir tahun sukses dikendalikan pada tingkat 2,92 persen. Kinerja positif ini turut memperkuat efektivitas kebijakan fiskal dalam melindungi daya beli masyarakat.

Pemerintah mengoptimalkan peran anggaran belanja sebagai instrumen peredam kejut menghadapi gejolak pasar keuangan internasional. "Di tengah tingginya ketidakpastian global, APBN terus hadir sebagai instrumen yang adaptif dan handal dalam menjaga ketahanan ekonomi nasional," ujar Purbaya. Dikutip dari Antara, Rabu (15/7/2026).

Guna memperluas dampak positifnya, pemerintah mengucurkan paket stimulus bertahap senilai Rp110,7 triliun sepanjang tahun. Dana tersebut dialokasikan khusus demi menyokong sektor riil, UMKM, padat karya, perumahan, program pemagangan, diskon tiket, serta pemberdayaan pemuda.

Keberhasilan tata kelola keuangan negara ini mendapat apresiasi tinggi dari Badan Pemeriksa Keuangan berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian. Purbaya menyampaikan terima kasih mendalam kepada DPR RI atas pengawasan efektif serta dukungan konstruktif mereka. Capaian WTP kesepuluh ini secara nyata mempertegas komitmen penuh pemerintah terhadap nilai transparansi fiskal, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan dana publik bagi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia secara berkelanjutan.

Pelaksanaan APBN 2025 dinilai sukses berjalan dengan efisien, efektif, dan akuntabel di tengah tingginya ketidakpastian iklim ekonomi global. Raihan opini WTP dari BPK yang ke sepuluh kalinya secara beruntun menjadi bukti transparansi nyata pemerintah. Selain itu, pertumbuhan ekonomi 5,11 persen menegaskan efektivitas stimulus fiskal dalam menjaga daya beli masyarakat luas.