SUARBERITA.COM - tengah sorotan publik terhadap kasus meninggalnya dokter peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou Manado, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap bahwa laporan dugaan perundungan di lingkungan Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ternyata masih terus berdatangan. Pernyataan ini menjadi perkembangan penting, sebab kasus dugaan bullying di sentra pendidikan tersebut bukan kali pertama mencuat.
Kementerian Kesehatan sebelumnya sudah pernah mengambil langkah tegas terhadap program PPDS di Unsrat pada 2024. Saat itu, program Ilmu Penyakit Dalam sempat dihentikan sementara menyusul dugaan perundungan terhadap dokter peserta pendidikan. Namun, dua tahun berselang, aduan serupa rupanya belum benar-benar hilang. Situasi inilah yang kini menimbulkan pertanyaan lebih besar: sejauh mana upaya pembenahan yang selama ini dijalankan benar-benar bekerja di lapangan?
“Saya masih menerima laporan yang cukup banyak mengenai kejadian di Sulawesi Utara,” ujar Budi dikutip dari kompas, Jumat (10/7/2026).
Pernyataan itu memperlihatkan bahwa persoalan bullying di lingkungan pendidikan dokter spesialis tidak cukup dibaca sebagai insiden yang berdiri sendiri. Pemerintah memang sudah membuka kanal aduan, menjatuhkan sanksi di sejumlah kasus, hingga berulang kali mengingatkan rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran agar menciptakan ruang belajar yang aman bagi dokter muda. Namun, munculnya kembali laporan dari kampus yang sama menunjukkan pembenahan yang dilakukan belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan.
Budi mengakui bahwa langkah-langkah perbaikan sebenarnya sudah berjalan dan jumlah kasus disebut menurun. Meski begitu, ia menegaskan kondisi tersebut belum bisa dianggap memuaskan, karena laporan dugaan perundungan masih terus muncul.
“Ini menunjukkan bahwa masih belum sempurna. Saya mengetahui bahwa langkah-langkah itu sudah dijalankan dan jumlah perundungan sudah menurun,” kata dia.
Karena itu, Kemenkes akan melakukan peninjauan khusus terhadap sentra pendidikan dokter spesialis di RSUP Kandou bersama FK Unsrat. Langkah ini menjadi sinyal bahwa pemerintah melihat ada persoalan yang belum selesai di lingkungan pendidikan tersebut.
Di titik ini, yang dipertaruhkan bukan hanya penanganan satu kasus, melainkan kredibilitas upaya negara membenahi budaya pendidikan dokter spesialis secara lebih luas. Sebab jika setelah penghentian sementara program, sanksi, dan pembukaan kanal aduan laporan serupa masih terus muncul, maka masalahnya kemungkinan bukan lagi semata pada aturan, melainkan pada budaya pembinaan yang belum benar-benar berubah.