SUARBERITA.COM - Kulon Progo berpeluang menjadi salah satu pusat pengembangan energi baru terbarukan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyiapkan lahan seluas sekitar 50 hektare untuk mendukung pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 50 megawatt(MW) yang menjadi bagian dari program Mentari Nusantara 1 milik PLN. Saat ini, proyek tersebut masih berada pada tahap lelang untuk menentukan investor pelaksana.
Pemerintah Daerah menyambut positif rencana investasi tersebut karena dinilai mampu mendorong pemanfaatan energi bersih sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di wilayah Kulon Progo. Selain menghasilkan pasokan listrik ramah lingkungan, proyek ini juga diharapkan mampu menarik investasi baru yang mendukung pengembangan kawasan sekitar Bandara Internasional Yogyakarta (YIA).
“Investasi energi bersih ini tidak hanya akan memperkuat ketahanan energi lokal, tetapi juga membawa dampak berkelanjutan bagi pembangunan daerah,” ujar Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Kulon Progo, Ari Fitriani, dikutip dari HarianJogja, (5/7). Ia menyebut posisi geografis Kulon Progo, keberadaan jaringan transmisi PLN 150 kilovolt, serta infrastruktur pendukung lainnya menjadi nilai tambahan bagi pengembangan PLTS berkala besar.
Menurut rencana awal, pembangunan PLTS membutuhkan lahan sekitar 50 hektare dengan dua alternatif lokasi, yakni di Kalurahan Plumbon, Kapanewon Temon, atau Kalurahan Karangwuni, Kapanewon Wates. Salah satu perusahaan yang telah menyatakan minat berinvestasi adalah PT Shine Green Energy Investment Indonesia (SGEII). Meski demikian, seluruh proses masih menunggu hasil lelang dari PLN.
Apabila terealisasi, proyek ini diperkirakan akan memperkuat pasokan energi untuk mendukung kawasan aerotropolis di sekitar Bandara YIA, meningkatkan daya tarik investasi berbasis keberlanjutan, sekaligus mempercepat terbentuknya ekosistem ekonomi hijau di Kulon Progo. Pemerintah daerah juga menegaskan bahwa pembangunan harus tetap memperhatikan regulasi yang berlaku, tidak menganggu aktivitas penerbangan, serta sebisa mungkin tetap memungkinkan lahan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian.