SUARBERITA.COM – Guna mendukung pemindahan ibu kota Indonesia ke Nusantara pada tahun 2028, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani desain pembangunan kawasan legislatif (MPR, DPR, dan DPD) dan yudikatif (MA, MK, dan KY). Komitmen ini menjadi langkah untuk mempercepat pemindahan pusat pemerintahan Indonesia dari Jakarta ke Nusantara.

Dilansir dari laman resmi Ibu Kota Nusantara (IKN), penetapan desain tersebut disampaikan oleh MPR saat melakukan kunjungan kerja di lokasi pembangunan kawasan legislatif pada Senin, 20 April 2026. Kunjungan MPR sekaligus meninjau progres dan kesiapan pembangunan infrastruktur kelembagaan negara.

Sementara itu, Basuki Hadimuljono selaku Kepala Otorita IKN mengatakan, “Bapak Presiden telah menandatangani desain tersebut pekan lalu. Target penyelesaian kawasan legislatif dan yudikatif pada tahun 2027 dan paling lambat pada kuartal pertama tahun 2028. Presiden Prabowo menekankan bahwa filosofi bangunan harus tegas, lurus, dan berwibawa karena kawasan tersebut akan menjadi tempat diambilnya berbagai keputusan negara.”

Pengesahan desain kawasan legislatif dan yudikatif ini menjadi fase penting dalam pembangunan IKN khususnya dalam menyiapkan ekosistem kelembagaan negara yang kokoh dan terintegrasi. Pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa keberlanjutan pembangunan IKN tetap berjalan lancar hingga pemindahan ibu kota.