SUARBERITA.COM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, bukan pada pengadaan berbagai barang yang dinilai tidak berkaitan langsung dengan tujuan program. Pernyataan itu disampaikan Said menyusul terungkapnya kasus dugaan korupsi tata kelola Program MBG yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana bersama dua mantan wakilnya.
Menurut Said, sejak awal dirinya telah berulang kali mengingatkan pentingnya perbaikan tata kelola di lingkungan BGN sebagai lembaga yang menjalankan salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
"Dan itu yang saya sampaikan bolak-balik dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad itu tidak ada hubungan sama sekali," kata Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6/2026) dikutip dari kompas.
Politikus PDI Perjuangan itu menilai perhatian utama BGN seharusnya diarahkan pada substansi program, yakni memastikan pemenuhan gizi masyarakat berjalan optimal dan tepat sasaran. Ia menegaskan bahwa persoalan tata kelola menjadi kelemahan yang sejak lama disorot DPR. Karena itu, kasus yang kini menyeret sejumlah mantan petinggi BGN harus menjadi pelajaran penting dalam pelaksanaan program strategis pemerintah.
"Oleh karenanya saya sampaikan apa yang terjadi di Badan Gizi Nasional kita tahu bersama, itulah yang saya maksud perbaiki tata kelola," ujarnya.
Said menambahkan, perbaikan tata kelola menjadi hal yang sangat penting mengingat Program MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang menyerap anggaran besar dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
"Saya sejak awal bolak-balik menyatakan kelemahan BGN sebagai prioritas yang menjadi andalan Bapak Presiden adalah pada aspek tata kelolanya," pungkas Said.