SUARBERITA.COM – Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) akhirnya buka suara terkait isu yang menyebutkan adanya perjanjian yang memungkinkan pesawat militer Amerika Serikat (AS) bebas keluar masuk wilayah Indonesia. Kemhan menegaskan bahwa kedaulatan udara Indonesia tetap sepenuhnya di tangan negara.

Dilansir dari Detik.com (13/4/2026), "Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menegaskan bahwa otoritas, kontrol, dan pengawasan atas wilayah udara Indonesia sepenuhnya berada pada negara Indonesia," kata Rico dalam keterangannya, dilansir Antara, Senin (13/4/2026).
 
Kemhan juga menyatakan bahwa dokumen akses lintas udara militer AS yang beredar di media asing masih merupakan rancangan awal. Disebut juga dalam artikel itu bahwa proposal tersebut sudah disinggung Presiden AS Donald Trump saat bertemu Presiden Prabowo Subianto dalam penandatanganan Piagam Board of Peace di Washington DC pada Februari lalu.
 
Media The Sunday Guardian menyebut, dokumen rahasia AS itu mencantumkan persetujuan Prabowo atas proposal untuk memberikan izin akses lintas udara secara menyeluruh bagi pesawat militer AS melalui ruang udara Indonesia. Namun Kemhan menegaskan belum ada keputusan final terkait hal ini.
 
Pengamat menilai AS tak butuh ruang udara Indonesia untuk agresi militer. Isu akses ruang udara untuk kepentingan agresi dipastikan tidak termuat dalam pembaruan perjanjian kerja sama militer yang baru disepakati Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth.
 
DPR RI juga merespons isu ini dengan meminta agar setiap perjanjian yang melibatkan kedaulatan negara harus melalui kajian mendalam. "Kepentingan dan kedaulatan nasional harus jadi prioritas," tegas perwakilan DPR.