SUARBERITA.COM - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berencana melakukan penataan besar-besaran terhadap program studi di perguruan tinggi, termasuk opsi penutupan prodi yang dinilai sudah tidak relevan dengan kebutuhan industri ke depan.

Berdasarkan laporan Tempo yang mengutip siaran ulang YouTube Kemendiktisaintek, rencana tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, dalam Simposium Nasional Kependudukan di Kabupaten Badung, Bali, pada Kamis, 23 April 2026.

Ia menyebut kebijakan itu akan segera dieksekusi, sekaligus meminta perguruan tinggi ikut melakukan evaluasi terhadap program studi yang ada.

“Nanti mungkin ada beberapa yang harus kami eksekusi dalam waktu tidak terlalu lama terkait dengan prodi-prodi, perlu kita pilih, kita pilah, dan kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi,” ujarnya 

Langkah ini diambil untuk merespons kesenjangan antara lulusan perguruan tinggi dan kebutuhan dunia kerja. Setiap tahun, sekitar 1,9 juta sarjana dihasilkan dari berbagai kampus di Indonesia, namun tidak semuanya terserap di pasar kerja karena kompetensi yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan industri.

Pemerintah kini mendorong agar arah pendidikan tinggi lebih fokus pada sektor-sektor strategis, seperti energi, pangan, kesehatan, pertahanan, maritim, hilirisasi, digitalisasi, dan manufaktur maju.

Badri juga menyoroti ketidakseimbangan pada sejumlah program studi, terutama di bidang kependidikan. Dari sekitar 490 ribu lulusan keguruan setiap tahun, kebutuhan guru hanya sekitar 20 ribu orang, sehingga terjadi kelebihan pasokan lulusan.

Kondisi serupa juga dikhawatirkan terjadi di sektor lain, termasuk kesehatan, apabila tidak diantisipasi sejak dini, terutama dalam pendistribusian tenaga kerja di daerah.

Menurutnya, hal ini salah satunya dipicu oleh banyak perguruan tinggi yang membuka program studi mengikuti tren, tanpa benar-benar melihat kebutuhan dunia kerja. Karena itu, Kemendiktisaintek mendorong kampus untuk menata ulang program studi yang ada, termasuk membuka prodi baru yang sesuai dengan delapan sektor industri strategis.

“Program studinya yang disesuaikan, perlu dikembangkan prodi-prodi baru yang sesuai dengan delapan industri strategis, tentu perlu ada kerelaan dari masing-masing rektor untuk melakukan kajian itu,” tambahnya.