SUARBERITA.COM - Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak berhenti ketika api berhasil dipadamkan. Asap yang menyebar masih mengancam kesehatan masyarakat, sementara layanan kesehatan dituntut mampu menangani lonjakan gangguan pernapasan di wilayah terdampak.

Kementerian Kesehatan melaporkan 333.470 kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) secara kumulatif di 68 kabupaten/kota pada tujuh provinsi terdampak karhutla. Data tersebut disampaikan dalam paparan perkembangan penanganan bencana pada 22 Oktober 2026. Dari jumlah itu, 75.172 kasus tercatat pada kelompok usia balita.

Besarnya jumlah kasus tersebut menempatkan kesiapan layanan kesehatan sebagai salah satu aspek penting dalam penanganan karhutla. Pemerintah tidak hanya dituntut memadamkan api, tetapi juga memastikan masyarakat yang terdampak asap dapat memperoleh pertolongan medis.

Kemenkes menyatakan telah menyiapkan 491 titik rumah oksigen serta layanan mobil kesehatan keliling untuk menjangkau masyarakat. Rumah oksigen ditujukan sebagai salah satu fasilitas pendukung bagi warga yang membutuhkan akses layanan kesehatan di tengah kondisi udara yang memburuk.

Selain itu, pemerintah sebelumnya melaporkan kesiapan 1.691 puskesmas dan 360 rumah sakit di wilayah terdampak. Kemenkes juga mengerahkan tenaga kesehatan serta mendistribusikan masker dan obat-obatan untuk mendukung penanganan dampak kesehatan akibat karhutla.

Kesiapan Fasilitas Perlu Diuji

Berbagai langkah tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk mengantisipasi dampak kesehatan akibat karhutla. Namun, jumlah fasilitas yang disiapkan belum dengan sendirinya menggambarkan sejauh mana layanan itu mampu memenuhi kebutuhan masyarakat di lapangan.

Informasi mengenai jumlah rumah oksigen dan fasilitas kesehatan perlu disertai penjelasan tentang operasionalnya. Apakah seluruh titik sudah aktif, bagaimana ketersediaan obat dan perlengkapan medis, serta apakah layanan dapat menjangkau wilayah yang paling terdampak asap menjadi bagian penting dalam evaluasi.

Begitu pula dengan distribusi masker dan pengerahan tenaga kesehatan. Keberhasilan penanganan tidak hanya bergantung pada jumlah bantuan yang dikirim, tetapi juga ketepatan sasaran, kecukupan persediaan, dan kecepatan warga memperoleh layanan.

Data kasus ISPA juga perlu dipantau secara berkala untuk melihat perkembangan dampak kesehatan selama karhutla berlangsung. Dengan begitu, pemerintah dapat menyesuaikan kebutuhan tenaga medis, obat-obatan, dan fasilitas pendukung berdasarkan kondisi terbaru.

Penanganan karhutla pada akhirnya tidak cukup dinilai dari keberhasilan pemadaman. Kesiapan layanan kesehatan dan kemampuan melindungi masyarakat dari paparan asap juga menjadi ukuran penting dalam menghadapi bencana yang dampaknya dapat berlanjut setelah api mereda.