SUARBERITA.COM - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), dijadwalkan bertemu Presiden Prabowo Subianto setelah mengajukan permohonan audiensi kepada kepala negara. Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik karena berlangsung di tengah sorotan terhadap kondisi fiskal dan tantangan ekonomi nasional.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengungkapkan bahwa permintaan pertemuan disampaikan JK beberapa hari lalu. Dalam kesempatan itu, JK akan hadir bersama putranya yang juga berkiprah di dunia usaha.
“Pak Wapres Jusuf Kalla beberapa hari lalu meminta waktu bertemu kepada Presiden Prabowo. Beliau akan datang bersama putra beliau yang juga seorang pebisnis,” kata Teddy dikutip dari CNN, Kamis (11/6).
Meski belum mengungkap waktu maupun agenda pembahasan secara rinci, Teddy menegaskan bahwa Presiden Prabowo selama ini membuka ruang komunikasi dengan berbagai tokoh bangsa, termasuk kalangan pelaku usaha. Menurutnya, silaturahmi dan dialog dengan berbagai elemen masyarakat menjadi bagian dari upaya memperkuat kolaborasi untuk mendukung pembangunan nasional.
Rencana pertemuan tersebut mencuat setelah JK dalam beberapa kesempatan menyoroti kondisi ekonomi nasional, khususnya terkait pengelolaan fiskal negara. Ia menilai stabilitas fiskal memiliki peran penting dalam menjaga kepercayaan pasar dan ketahanan ekonomi di tengah dinamika global.
“Krisis ekonomi itu berhubungan dengan fiskal. Fiskal itu uang, anggaran, dan sebagainya. Jadi, untuk mengatasi itu, maka pengeluaran diturunkan. Pemasukan dinaikkan,” ujar JK dalam sebuah seminar publik.
Selain menekankan pentingnya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran negara, JK juga mengingatkan agar pemerintah menjaga ruang fiskal melalui pengelolaan anggaran yang hati-hati. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pemerintah tetap memiliki fleksibilitas dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi di masa mendatang.
Pertemuan JK dan Prabowo dinilai menjadi momentum strategis untuk bertukar pandangan mengenai kondisi ekonomi nasional. Dengan pengalaman panjang JK di pemerintahan dan dunia usaha, masukan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut berpotensi menjadi salah satu referensi dalam upaya menjaga stabilitas fiskal serta memperkuat fondasi perekonomian nasional.